KAB. CIREBON, (FC).- Setelah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon akhir Agustus lalu. Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Kabupaten Cirebon (PHNIC) kembali memperjuangkan nasibnya, yaitu kembali mendatangi Bupati Cirebon.
“Saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon itu kami tidak puas dan tidak ada titik temu, karena banyak pejabat yang diwakilkan dan tidak bisa menjawab keinginan kami para tenaga kesehatan (nakes) honorer,” kata Ketua Forum PHNIC, Sarniti usai menemui Bupati Cirebon di rumah dinasnya, Selasa (6/9) malam.
Sarniti mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi Bupati Cirebon adalah untuk kembali mempertanyakan apa yang telah ia janjikan kepada ribuan tenaga kesehatan honorer beberapa waktu lalu, kemudian juga melaporkan hasil audiensi dengan DPRD akhir Agustus kemarin.
“Alhamdulillah, hasilnya Pak Bupati dan DPRD akan berjanji memberikan haknya para nakes honorer, agar di tahun 2023 nakes honorer bisa mengikuti perekrutan PPPK dengan diberikan gaji dari APBD,” ungkapnya.
Forum PHNIC yang didampingi Ketua Komisi IV, Aan Setiwan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana merasa sedikit lega dengan pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasibnya dan kawan-kawan tenaga kesehatan honorer se-Kabupaten Cirebon.
“Semoga janji Pak Bupati dan jajarannya terbukti dan memberikan kabar gembira untuk honorer nakes Kabupaten Cirebon yang sedang memperjuangkan status kepegawaian nya di daerah maupun pusat,” harapnya.
Terkait dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda, forum PHNIC meminta berdasarkan penilaian masa kerja yang lebih dari lima tahun ke atas.
“Kita sedang mendata, mulai dari yang masa kerja 8 tahun ke atas dan akan bertahap berlanjut sampai yang masa kerja 5 tahun ke atas,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan (Nakes) honorer Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon (PHNIC) mendatangani Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (25/8).
Kedatangan ratusan nakes honorer PHNIC ke gedung wakil rakyat tersebut adalah mendesak serta meminta penambahan kuota formasi pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 khususnya untuk tenaga kesehatan honorer.
“Kami minta di tahun 2023 semua nakes diajukan ke PPPK, kemudian kedua kami meminta dan menindaklanjuuti rekomendasi Bupati pada bulan April lalu, bahwa dari Pemda akan diberikan honorarium untuk 1.500 Nakes. Besarannya dikasih Rp250-300 ribu,” kata Ketua Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon (PHNIC), Sarniti.
Ia mengaku tidak puas, pasalnya hasil audiensi dengan Komisi IV serta SKPD terkait, seperti Dinkes, BKAD, BKPSDM, Bappelitbangda semuanya mentah, semuanya hanya beralasan. “Kuota hanya 72 itu mereka beralasan banyak sekali alasannya, jadi kita tambah sedih dengarnya.
Dari BKPSDM tidak bisa menambah kuota hanya mentok 14. Kenapa tidak sekalian 700. Tidak puas pada BKPSDM karena bukan kabidnya jadi dia tidak paham. BKAD juga hanya beralasan tidak ada anggaran,” paparnya.
Ditambahkan, dirinya banyak berterimakasih kepada DPRD Kabupaten Cirebon, pasalnya telah memberikan rekomendasi dan juga berjanji akan mengawal dan mendesak Dinas Kesehatan serta BKPSDM terkait dengan penambahan kuota formasi pada PPPK untuk tenaga kesehatan.
“Kita akan koordinasi terus dengan DPRD untuk mendesak SKPD yang hadir tadi. Kalau Bapelitbangda katanya tidak masalah. Juga kalau tidak ada respon lagi, maka kami akan mendatangi Bupati Cirebon untuk menagih rekomendadsi yang pernah dijanjikan,” ungkapnya. (Ghofar)
Discussion about this post