KUNINGAN, (FC).– SMK Karya Nasional membagikan ijazah kepada siswa yang sempat menunggak pembayaran kewajiban. Langkah ini merupakan bentuk komitmen sekolah mendukung program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Ini sudah lama direncanakan, tapi baru hari ini bisa direalisasikan. Tidak banyak SMK swasta yang berani melakukan ini, tapi Sekolah Karya Nasional punya komitmen kuat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono
didampingi perwakilan KCD X Dinas Pendidikan Jabar dalam acara penyerahan ijazah, di GOR SMK Karnas Kuningan, Rabu (23/4).
SMK Karya Nasional disebut Ono sebagai salah satu sekolah swasta unggulan dengan segudang prestasi, termasuk juara nasional di beberapa lomba. Fasilitasnya juga memenuhi standar industri, didukung kerja sama dengan perusahaan ternama seperti Daihatsu (otomotif) dan Telkom (teknologi informasi).
“SMK ini sangat lengkap, hampir semua jurusannya sudah link and match dengan industri. Harapannya bisa jadi contoh bagi SMK swasta lain di Jabar,” ujar Ono.
Tak hanya di Kuningan, pembagian ijazah simbolis juga dilakukan untuk seluruh cabang SMK Karnas seperti di Sindangwangi, Ciamis dan Kadipaten. Ke depan, Pemprov Jabar akan mendata kualitas SMK swasta di seluruh wilayah untuk menentukan bentuk dukungan yang tepat.
Ono menyebutkan, masih banyak SMK swasta yang belum bisa membagikan ijazah karena menunggu kepastian program bantuan. Meski tidak ada anggaran khusus untuk melunasi tunggakan, Pemprov menyiapkan hibah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Tahun ini belum ada, tapi kami perjuangkan di perubahan anggaran. RKB (Rencana Kerja Belanja) untuk SMK swasta dan madrasah sudah masuk SIPD,” kata Ono
Di sisi pengawasan, Ono mengaku hingga saat ini tidak ada laporan pelanggaran terkait penahanan ijazah di SMK maupun SMA Negeri. Namun, masalah masih banyak terjadi di sekolah swasta.
“Perlu regulasi seperti audit pengelolaan sekolah swasta, termasuk penggunaan bantuan pemerintah. Kami juga menunggu Peraturan Gubernur sebagai payung hukum,” ujar Ono
Dengan langkah SMK Karya Nasional ini, Ono berharap semakin banyak SMK swasta di Jabar yang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani orang tua murid.
Sementara itu, Perwakilan KCD X Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Abdul Fatah, yang juga sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Jabar menyampaikan kebijakan untuk memberikan ijasah yang tertahan sebenarnya berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta, artinya semua tidak ada penahanan ijasah.
“Ini di SMK Karnas yang pertama kali di wilayah KCD X, ini sebagai contoh untuk sekolah lain, karena kita juga ke sekolah swasta sepenuhnya menekan, berbeda dengan negeri,” ujar Abdul Fatah.
Sementara orangtua siswa Carman didampingi istrinya Dede dari Kalimanggis mengaku senang bisa mengambil ijasah anaknya yang tertahan sejak tahun 2021.
“Alhamdulillah, udah 4 tahun belum diambil, kini ijasah asli sudah ada. Meski anak sudah bekerja,” kata Carman. (Ali)
Discussion about this post