KAB. CIREBON, (FC).- Sampah yang menggunung di Tempat Pembungan Sementara (TPS) Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon diminta untuk segera diangkut, dan ditutup sementara, hingga ada pengganti TPS yang baru, Senin (18/1).
Pasalnya, tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar TPS. Padahal warga sudah secara rutin membayar retribusi tiap bulannya.
Warga setempat Azis, mengaku kesal lantaran sudah berkali-kali perwakilan warga meminta kepada Pemdes dan BUMDes selaku pengelola TPS untuk segera mengangkut sampah tersebut yang sudah menumpuk berbulan-bulan. Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon hanya mengambil sampah yang ada di kontainer bak sampah kemudian ganti kontainer bak sampah yang baru.
“ Kami kesal, tiap bulan sudah membayar retribusi sampah tetapi pengangkutan sampah telat dilakukan. Akibatnya sampah membusuk dan bau, masyarakat sekitar TPS merasa terganggu,” cetus Azis.
Ditambahkan Azis, sudah berkali-kali perwakilan warga datang ke Pemdes namun selalu alasannya saling lempar, dari Pemdes suruh menanyakan ke BUMDes, dan ketika menanyakan ke BUMDes disuruh menanyakan ke Pemdes.
Akhirnya, kata dia, sekitar 50 warga datang ke balai desa untuk segera menangani kondisi TPS, dan meminta untuk memindahkan TPS.
“Kami sebagai masyarakat bukan menghalangi niat pemdes menangani masalah sampah, tapi kalau begini kejadiannya masyarakat yang berada di sekitar TPS yang dikorbankan,”terangnya.
Sementara pejabat Kuwu Astanalanggar, Tarmudi menjelaskan, alasan keterlambatan pengangkutan sampah dari karena keterbasan angkutan yang dimiliki DLH Kabupaten Cirebon, dan berdampak telatnya pengambilan sampah di TPS yang ada di desanya.
Padahal, jelas Kuwu, untuk penanganan sampah pihaknya mengangkat 8 karyawan pengangkut sampah dan 8 karyawan penagih retribusi, dari hasil retribusi yang didapat dalam sebulan berkisar antara Rp9-10 juta. Sedangkan untuk membayar karyawan dan ongkosa angkut sampah sekitar Rp12 juta.
“ Tiap bulan pemdes menganggarkan sekitar Rp 8 juta untuk penanganan sampah. Untuk biaya operasionalnya saja, kalau hanya mengandalkan retribusi, tidak akan tertutup, tapi keterlambatan pengangkutan ini bukan karena itu tapi karena memang keterbatasan angkutan dari DLH yang hanya ada 6 mobil untuk menangani sekitar 18 Kecamatan,”jelas Kuwu.
Pihaknya pun, sambung Kuwu, langsung koordinasi dengan DLH dan pada Kamis (21/1) DLH akan mengirimkan alat berat untuk membuat lubang untuk mengubur sampah, serta mengerahkan armada untuk mengangkut sisa sampah yang belum ditangani.
“Kami akan lakukan penangangkutan hingga bersih, kemudian selanjutnya meminta kepada Dinas LH agar pengangkutan sampah dilakukan secara rutin jangan sampai terjadi hingga menggunung kembali, kemudian soal lokasi baru TPS akan diupayakan selanjutnya karena harus dilakukan perbaikan saran infrastruktur jalan menuju lokasi baru TPS,”ungkapnya. (Nawawi)
Discussion about this post