KAB. CIREBON, (FC).– Maraknya pembuangan sampah liar di berbagai wilayah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon. Komisi III DPRD pun mendorong pemerintah daerah segera menyusun sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan lebih efektif.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jumat (6/3/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Supriyadi, menyoroti masih banyaknya titik pembuangan sampah liar, terutama di pinggir jalan dan bantaran sungai. Ia menilai persoalan sampah bukan hanya soal pengangkutan, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
“Masih banyak sampah liar di jalan-jalan dan pinggir sungai, contohnya di wilayah Babakan. Masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Ini yang menjadi persoalan utama,” ujarnya.
Ia meminta Baperida memaparkan kajian dari sisi perencanaan dan pendekatan ilmiah terkait langkah strategis penanganan sampah di Kabupaten Cirebon. Supriyadi menegaskan agar pembahasan tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan semata.
“Jangan sampai hanya menjadi planning tanpa realisasi ke depan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Baperida Kabupaten Cirebon, Dangi, mengakui persoalan sampah sudah berulang kali dibahas, namun hingga kini belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Menurutnya, rapat tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program penanganan sampah, termasuk kemungkinan penganggaran pada tahun 2027.
Ia menilai saat ini Kabupaten Cirebon masih berada pada tahap pengangkutan sampah, belum pada pengelolaan yang sistematis dan terintegrasi seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah.
Sebagai contoh, Kota Surabaya telah menerapkan sistem analisis pengelolaan sampah yang disertai pemberian insentif kepada masyarakat yang berhasil mengelola sampah dengan baik. Sementara di Kota Bandung, pemerintah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengedukasi warga agar memilah sampah sejak dari rumah tangga, sekaligus menyediakan peralatan seperti mesin pencacah dan pemilah sampah.
Bahkan, beberapa daerah telah memanfaatkan teknologi modern berupa mesin pengolah limbah yang mampu mengelola puluhan ton sampah setiap hari.
Karena itu, Dangi menilai penanganan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata, melainkan perlu melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.
“Selama ini Dinas LH seolah bekerja sendiri. Padahal penanganan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh instansi,” ujarnya.
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Kabupaten Cirebon. (Suhanan)
Discussion about this post