MAJALENGKA, (FC).- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka menegaskan akan menunggu arahan Pepep Saeful Hidayat, apapun hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Barat yang digelar di Indramayu.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPC PPP Majalengka, Iing Abdul Khozin, menyusul keputusan partainya untuk tidak menghadiri Muswil tersebut.
“Kami para DPC yang mendukung Pak Pepep akan menunggu arahan dari beliau untuk sikap dan tindak lanjut ke depan, apalagi saat ini proses di Mahkamah Partai masih berjalan,” kata Iing, Kamis (5/2).
Iing menjelaskan, ketidakhadiran DPC PPP Majalengka pada Muswil Indramayu didasari dinamika internal partai yang hingga kini belum tuntas, khususnya terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat dari DPP PPP.
“Kami tidak hadir karena masih ada polemik SK Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. Bahkan, sebagian besar DPC PPP se-Jawa Barat juga tidak hadir dalam Muswil tersebut,” ujarnya.
Menurut informasi yang diterima pihaknya, sejak Desember 2025, DPW PPP Jawa Barat telah mengusulkan agar pelaksanaan Muswil ditunda dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi kebencanaan di beberapa daerah hingga perlunya penataan proses Muswil agar sesuai dengan mekanisme organisasi.
Dalam prosesnya, DPW PPP Jawa Barat disebut telah mengirimkan sedikitnya tiga surat resmi kepada DPP PPP. Surat pertama meminta penjelasan terkait usulan penundaan Muswil, surat kedua mengajukan permohonan penjadwalan ulang Muswil, dan surat ketiga mengusulkan pembentukan Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC).
“Informasi yang kami terima, surat-surat tersebut tidak mendapatkan jawaban. Yang muncul justru SK Plt. Itu yang kemudian menjadi keberatan kami. Kami ingin mekanisme organisasi dijalankan dengan baik dan benar,” kata Iing.
Situasi tersebut semakin memicu dinamika internal ketika Muswil tetap digelar pada 25 Januari 2026, hanya beberapa pekan setelah terbitnya SK Plt Ketua DPW dan Plt Sekretaris DPW PPP Jawa Barat.
“Kami memang mendapat undangan Muswil, tapi hanya melalui pesan WhatsApp, tanpa undangan fisik resmi,” ungkapnya.
Iing menegaskan, sikap tidak hadir dalam Muswil Indramayu juga diambil oleh banyak DPC PPP lainnya di Jawa Barat, seperti DPC PPP Cianjur, Subang, Sukabumi, Kota Bogor, Karawang, Purwakarta, dan sejumlah daerah lain.
“Justru yang tidak hadir itu lebih banyak,” ujarnya.
Saat ini, kata Iing, Pepep Saeful Hidayat tengah menempuh jalur konstitusional internal dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai PPP. Proses persidangan di tingkat internal partai tersebut masih berlangsung.
DPC PPP Majalengka menegaskan tetap patuh terhadap mekanisme partai dan memilih mengawal persoalan ini melalui jalur organisasi yang sah, tanpa melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Kami ingin PPP menjadi partai besar dan kembali lolos parlemen pada Pemilu 2029. Namun dengan kondisi seperti ini, tentu muncul kekhawatiran jika tidak segera diselesaikan secara baik,” papar Iing.
Meski demikian, DPC PPP Majalengka menyatakan masih optimistis Mahkamah Partai dapat memberikan rekomendasi yang adil dan objektif. Jika rekomendasi tersebut tidak keluar, langkah lanjutan akan dipertimbangkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Sebelumnya, DPC PPP Majalengka secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Pepep Saeful Hidayat sebagai calon Ketua DPW PPP Jawa Barat. Dukungan tersebut disertai sikap menolak SK DPP PPP Nomor 0022/SK/DPP/W/I/2026 serta tetap mengakui Pepep sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. (Munadi)
Discussion about this post