MAJALENGKA,(FC), – Ratusan pengurus anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka, menggelar aksi di area bundaran Munjul pada Sabtu (10/9) sore.
Dalam aksi tersebut, ratusan simpatisan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Diantaranya meminta pemerintah tidak menyogok rakyat dengan BLT.
“Jangan Sogok Rakyat dengan BLT”, demikian bunyi salah satu spanduk aksi PKS Majalengka.
Menurut PKS, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dinilai telah menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. PKS menilai, soal BLT ini masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran.
Ketua DPD PKS Majalengka, Rony Setiawan mengatakan, kenaikan BBM ini telah banyak memicu kenaikan sejumlah barang lainnya, sehingga menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat kecil.
“BLT ini kurang mendidik, menimbulkan kecemburuan sosial, karena sebagian penerima tidak tepat sasaran. Jangan Sogok Rakyat dengan BLT,” ungkapnya, di sela-sela aksi, Sabtu (10/9).
Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, Dhora Darojatin. Ia mengatakan, BLT yang dibagikan kepada masyarakat itu dinilai kurang mendidik dan bukan solusi yang baik.
“Ada istilah dari masyarakat kecil, lebih baik harga-harga murah dan rakyat senang, daripada ada pembagian BLT, namun banyak penerima orang-orangnya pada mampu,” ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Majalengka, Asep Aminudin mengatakan, kenaikan BBM ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat kecil. BLT yang diberikan sebagai subsidi pengganti kenaikan BBM dinilai tidak mendidik masyarakat.
“BLT telah menimbulkan penomena baru di ranah sosial. Banyak rakyat yang semestinya dapat malah tidak dapat,” ujarnya.
Asep menambahkan, paska pandemi Covid-19 yang saat ini masih dirasakan masyarakat, ketika mau bangkit ekonomi, datang kenaikan BBM.
“Nilai BLT itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemerintah harus kembali menurunkan harga BBM,” ucap mantan Ketua DPD PKS Majalengka. (Munadi)
Discussion about this post