KAB.CIREBON, (FC).- Rencana pembangunan di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, terancam tersendat pada tahun anggaran 2026.
Penyebabnya, alokasi anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) mengalami penurunan signifikan, sebagaimana terungkap dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) tingkat Kecamatan Babakan, Selasa (20/1).
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi PIK Kecamatan Babakan merosot tajam dari sebelumnya sekitar Rp1,9 miliar menjadi hanya Rp1,2 miliar.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku prihatin atas pemangkasan anggaran tersebut. Menurutnya, alokasi Rp1,2 miliar jauh dari ideal untuk mengakomodasi kebutuhan 14 desa di Kecamatan Babakan.
“Dengan anggaran sebesar itu jelas tidak cukup. Sementara kondisi jalan rusak di Babakan masih sangat banyak. Seharusnya fokus utama pada perbaikan jalan, namun karena keterbatasan anggaran, pembangunan harus terbagi ke sektor lain yang juga mendesak,” ujar Aan.
Politisi asal Dapil V itu menjelaskan, penurunan anggaran tidak hanya terjadi pada PIK, tetapi juga pada anggaran Pemerintah Desa. Kondisi ini berdampak serius terhadap sektor pembangunan fisik maupun sektor lainnya.
Ia menyebut, kebijakan tersebut dipengaruhi oleh arahan pemerintah pusat terkait peruntukan anggaran penugasan, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sejumlah program prioritas nasional lainnya.
Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur kewilayahan menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, Aan memastikan enam anggota DPRD dari Dapil V yang hadir dalam Pra Musrenbang telah mencatat seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat.
Pihaknya berkomitmen mencari jalur alternatif agar kebutuhan pembangunan tetap bisa direalisasikan.
“Kami akan berembuk dengan teman-teman di Dapil V untuk membawa usulan ini melalui jalur lain, baik lewat Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun usulan sektoral ke dinas terkait. Bahkan, jika memungkinkan, akan kami dorong hingga ke kementerian di tingkat pusat agar Babakan tetap mendapat perhatian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kecamatan Babakan, Wargono, menilai dampak penurunan anggaran akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut berkurangnya PIK dan Dana Desa (DD) tahun 2026 menimbulkan polemik baru di tingkat desa.
“Dampaknya sangat nyata, terutama pada pembangunan infrastruktur. Jalan desa dan jalan lingkungan yang sebelumnya bisa dibiayai, kini terhambat. Kami berharap Pemkab Cirebon dapat segera mencarikan solusi agar pembangunan tetap berjalan,” kata Wargono.
Wargono berharap para wakil rakyat dari Dapil V benar-benar mengawal kebutuhan infrastruktur di 14 desa Kecamatan Babakan. Menurutnya, pemerintah desa saat ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten dan aspirasi dewan untuk menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat.
Kegiatan Pra Musrenbang tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk melakukan penyesuaian skala prioritas pembangunan, sembari menunggu langkah strategis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama legislatif guna menutup kekurangan anggaran yang terjadi. (Nawawi)
Discussion about this post