Pandemi Covid-19 memang tak hanya melanda sektor kesehatan, ia kini telah berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi Jawa Barat. Tak dapat dipungkiri, angka penduduk miskin dan pengangguran di Jabar bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,08.
Pendapatan daerah mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan penanganan dampak Covid-19 meningkat. Melihat kondisi tersebut, Pemprov Jabar pada tahun 2020 telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran.
“Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan momentum yang penting, dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023,” terang pria yang akrab disapa Kang Emil ini.
Terdapat lima isu strategis pada Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat yaitu, kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, serta reformasi birokrasi.
Pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, proyeksi pendapatan daerah mengalami penyesuaian dengan tetap melaksanakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Sedangkan belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).
“Pendanaan alternatif juga ditempuh untuk mendukung percepatan pembangunan Jawa Barat, antara lain melalui pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta melalui skema KPBU, melaksanakan proyek infrastruktur dengan pola tahun jamak, mengembangkan pembangunan dengan penugasan BUMD, memanfaatkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah serta alternatif pembiayaan lainnya. Termasuk menggerakkan dana masyarakat dan dana yang bersumber dari CSR,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post