KAB. CIREBON, (FC).- Pencetakan kartu ucapan Idulfitri Pemkab Cirebon menuai kritikan setelah di unggah di akun media sosial Facebook. Netizen memberikan kritikan tajam di unggahan karena dianggap anggaran yang disediakan tersebut terlalu besar hanya untuk kartu ucapan Idulfitri.
Sorotan ini bermula dari unggahan akun Facebook Tochid Hidayah di grup Komunitas Orang Cirebon (KOCI). Dalam unggahannya, Tochid membagikan tangkapan layar dari situs lpse.cirebonkab.go.id, yang memuat informasi lelang dengan nama paket “Belanja Cetak Kartu Ucapan Idulfitri” senilai Rp102.987.350.
Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan urgensi pencetakan kartu ucapan di era digital, di mana pesan serupa bisa dikirim melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau media sosial lainnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sebesar itu.
Dalam unggahan tersebut, Tochid menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemkab Cirebon yang dinilainya bertolak belakang dengan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan penghematan anggaran.
“Lurr.. pribe iki lur, jare presiden kon hemat anggaran, barang pemda kab Cirebon pemborosan anggaran, duit dibuang-buang lur.” tulisnya dalam bahasa khas Cirebon. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, akun tersebut menyoroti pemboorosan anggaran ditengah instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.
Tochid juga mempertanyakan urgensi pengadaan kartu ucapan cetak di tengah era digital, di mana pesan Idulfitri bisa disampaikan melalui platform digital seperti WhatsApp atau media sosial lainnya.
“Gawe kartu ucapan selamat Idulfitri jeh sampe 100 juta. Jaman wis canggih jeh ya masih ana kartu ucapan bae. Tinggal ngucap nang ning WA bae kuh (Bikin kartu ucapan selamat Idulfitri kok nyampe Rp 100 juta. Zaman sudah canggih kom, masih saja ada kartu ucapan aja. Tinggal mengucapkan lewat WA saja)” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, sementara dana dari pajak rakyat justru digunakan untuk sesuatu yang dianggap tidak mendesak.
“Masalahe mekaya lagi kengelan lur, duit pajak rakyat dinggo kang ora-ora (Masalahnya bekerja lagi susah, uang pajak rakyat dipakai buat yang tidak-tidak)” tandasnya.
Unggahan ini langsung menarik perhatian banyak warganet yang turut mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut. Beberapa di antaranya menilai bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti perbaikan infrastruktur atau bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Dari informasi yang tercantum di situs lpse.cirebonkab.go.id, proyek pengadaan kartu ucapan Idulfitri ini dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Lelang dimenangkan oleh perusahaan Rahayu Sejahtera Jaya Bersama, dengan nilai penawaran sebesar Rp102.053.200.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sunanto saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Namun, dirinya menegaskan terdapat kesalahan persepsi terhadap pembacaan anggaran tersebut.
Dijelaskannya, anggaran senilai Rp100juta lebih itu bukan hanya diperuntukkan bagi pencetakan kartu ucapan Idulfitri semata. Melainkan, di dalamnya terdapat kegiatan lainnya yang anggarannya masuk dalam paket pengadaan tersebut.
“Dalam sistem administrasi penganggaran kami memang judulnya Belanja Cetak Kartu Ucapan Idul Fitri. Tetapi, kalau dilihat secara rinci, di dalamnya juga ada anggaran cetak undangan Bupati lainnya dalam satu tahun seperti undangan rapat dan kegiatan lainnya. Jadi, anggaran yang tertera itu bukan hanya untuk kartu ucapan Idulfitri,” jelas Sunanto.
Ditambahkan Sunanto, sistem penganggaran yang dilakukan pihaknya adalah secara global. Artinya, dalam satu penganggaran tidak hanya memuat satu kegiatan saja.
“Kebetulan untuk penganggaran kali ini menggunakan judul Belanja Cetak Kartu Ucapan Idulfitri. Isinya, terdapat belanja cetak undangan Bupati lainnya selama satu tahun. Kami juga mengefisiensikan sistem penganggaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan serupa dalam satu judul anggaran. Kami lakukan itu agar tidak boros pengadministrasiannya nanti jika dipecah-pecah,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini juga, Sunanto meminta kepada masyarakat untuk mencari tahu informasi detail terlebih dahulu sebelum memposting di media sosial. “Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan maupun kritik. Akan tetapi, masyarakat juga perlu mengetahui detail setiap informasi agar yang disampaikan keluar itu tidak salah dan justru membuat gaduh. Kami pun selalu mengikuti arahan presiden terkait efisiensi anggaran,” tutupnya. (Ghofar)
Discussion about this post