MAJALENGKA, (FC).- Pemerintah Desa Ligung Kecamatan Ligung pada Sabtu (18/7) menggelar Musyawarah Desa (Musdes), dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk tahun 2021.
Musdes tersebut digelar di aula kantor Desa Ligung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, yakni setiap peserta yang hadir diwajibkan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.
Hadir pada Musdes RKP tersebut Kades Ligung, Gunawan LA, Ketua BPD berikut anggota, Ketua LPM berikut anggota, RT/RW, kader PKK, Karang Taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Kades Ligung, Gunawan mengatakan, untuk keterbukaan kepada masyarakat, sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes Ligung menggelar musyawarah tingkat desa dengan sengaja menghadirkan semua unsur elemen masyarakat.
Hal ini agar semua aspirasi dan keluhan dari setiap blok dan individu bisa tertampung.
Disamping itu pula, kata Kades Gunawan, musdes ini adalah sarana ajang silaturahmi antara pemdes dengan masyarakat Desa Ligung, sehingga berbagai macam keluhan dan aspirasi bisa di jaring lewat musdes ini.
“Silakan setiap perwakilan dari bloknya masing-masing untuk menyampaikan harapan dan keinginannya terkait pembangunan. Nantinya usulan pembangunan ini akan dibawa ke tingkat yang lebih atas yakni Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat Kecamatan Ligung,” ucap Kades Gunawan.
Disamping melakukan musyawarah untuk pembangunan, Kades Gunawan juga membeberkan atas penyaluran bantuan Dana Desa (DD) termin pertama sebesar 30 persen yang telah direalisasikan.
Kebanyakan dari dana tersebut adalah untuk pencegahan penyebaran virus corona atau cobid 19 dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
“Untuk termin pertama bantuan DD sebesar 30 persen sudah terealisasi, kini menginjak untuk pencarian DD tahap kedua, mudah mudah mudahan cepat terealisasi,” kata Gunawan.
Di tempat yang sama, salah satu tokoh masyarakat Desa Ligung dari Blok Kedunganyar Ono, mengapresiasi atas keterbukaan Pemdes Ligung dalam hal penyaluran bantuan untuk pembangunan baik bersumber dari Dana Desa, Banprov ataupun Alokasi Dana Desa. Sehingga masyarakat bisa melihat antara perencanaan pembangunan dan realisasinya.
“Mudah mudahan keterbukaan ini terus dijalankan oleh pemdes, sehingga masyarakat mengetahui sumber bantuan dana dan peruntukannya,” pungkas Ono singkat. (Munadi)
Discussion about this post