Semangat untuk mewujudkan Kuningan MAJU sepertinya tak surut digaungkan oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama. Dalam sambutannya, dia menekankan bahwa ada sembilan isu strategis yang harus diselesaikan Pemkab Kuningan pada tahun 2021.
Kesembilan isu strategis itu yaitu pembangunan jaring pengaman sosial (pangan, kesehatan, pendidikan) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, kemudian peningkatan sarana prasarana pendidikan, lalu revitalisasi posyandu, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan penanganan gizi buruk.
Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian, lalu pengembangan desa wisata dan wisata desa, kemudian pelatihan wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya menurunkan angka pengangguran, dan peningkatan ekonomi sektor perdagangan dan industri berbasis produk unggulan, serta pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan, jembatan dan jaringan irigasi, terkahir yaitu integrasi sistem aplikasi online untuk peningkatan layanan publik.
“Mengacu pada isu strategis tersebut serta RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, maka tema pembangunan tahun 2020 yang diusung Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah “Peningkatan Kesejahteraan Dan Pelayanan Publik” dengan fokus pembangunan pada tahun 2021 diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Acep
Sementara Plt. Kepala Bappeda Kuningan, Usep Sumirat menyampaikan bahwa tantangan perencanaan tahun ini cukup berat. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan Permendagri 90/2019, PP 12/2019 dan penggunaan aplikasi SIPD pada laman sipd.kemendagri.go.id pada proses perencanaan 2020.
“Sejauh ini Kabupaten Kuningan telah melaksanakan instruksi tersebut dan terus melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Usep. (Ali)
Discussion about this post