KOTA CIREBON, (FC).- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di Kota Cirebon, Selasa (18/10). Selain itu, pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis di Kantor Wali Kota, Jalan Siliwangi.
“Kedatangan kami ke Kota Cirebon untuk memeriksa hasil monitoring evaluasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Kota Cirebon. Kita ingin mencari bukti-bukti kongkrit bagaimana prestasi yang sudah diraih bisa dilihat di lapangan,” ujar Dedi Darmawan, selaku Wakil Ketua KI Provinsi Jawa Barat saat ditemui FC.
Menurut Dedi, Komisi Informasi Kota Cirebon sangat bagus sekali, karena memang mendapatkan dukungan dari Wali Kota Cirebon dan juga dinas terkait, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon.
“Saya lihat KI Kota Cirebon saat ini perkembangannya sangat bagus, jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Ini karena komitmen dari pemerintah daerah untuk makin mengembangkan keterbukaan informasi di Kota Cirebon,” kata Dedi.
Kegiatan Monev ini, kata Dedi, hanya ada lima daerah yang dilakukan pemeriksaan, salah satunya Kota Cirebon. Lanjut Dedi, Kota Cirebon yang tadinya menempati rangking belasan saat ini sudah masuk 5 besar.
“Kita akan lihat nih, sesuai tidak dengan hasil perolehan angka melalui Monev ini. 5 daerah itu, Kabupaten Bandung, Kota Cirerbon, Tasikmalaya, Bekasi, dan Sumedang,” bebernya.
Pada Monev ini, menurut Dedi, penilaian yang dilakukan adalah terkait keterbukaan informasi, layanan-layanan informasi kepada masyarakat tentang proses pembangunan yang dilaksanakan oleh badan-badan publik.
“Ternyata, Kota Cirebon makin berkembang pelayanannya melalui sistem elektronik. Kemudian pengadaan barang jasanya sangat baik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa menambahkan saat ini kami sedang mendorong Kota Cirebon menjadi kota informatif. Tahun sebelumnya Kota Cirebon masih berstatus menuju informatif.
“Sekarang sudah mulai kita rasakan dari hasil visitasi dan nanti malam akan ada kegiatan uji publik di kantor DKIS untuk memastikan bahwa, apa yang sudah kita lakukan tentang keterbukaan informasi di Kota Cirebon sudah bagus,” ujar Ma’ruf saat mendampingi KI Provinsi Jawa Barat.
Tahun-tahun sebelumnya, kata Ma’ruf, Kota Cirebon masuk di kategori kota menuju informatif. Namun, saat ini Kota Cirebon sudah menjadi kota informatif. Dalam penilaian menjadi kota informatif, kata Ma’ruf, yaitu yang berhubungan dengan keterbukaan informasi.
“Misalnya yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, daftar informasi publik, termasuk didalamnya adalah beberapa layanan permohonan informasi. Kalau di kita lebih mengedepankan informatifnya, misalnya yang berhubungan dengan data-data kita punya program Cirebon Satu Data,” katanya.
“Jadi masyarakat atau siapapun kalau ingin mengetahui tentang data bisa ke layanan Cirebon Satu Data. Yang belum terakomodir di Cirebon Satu Data, baru diarahkan ke lapor PPID,” sambung Ma’ruf.
Pihaknya akan terus berupaya, tambah Ma’ruf, salah satu yang akan dilakukan adalah meningkatkan digitalisasi. Nantinya, permohonan informasi yang sebelum-sebelumnya yang bersifat manual akan didorong untuk digitalisasi untuk memudahkan masyarakat.
Di tempat yang sama, Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Kota Cirebon Ekky Bahtiar menuturkan, pihaknya mengapresiasi perhatian dan kontribusi besar Pak Walikota, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
“Dukungan Pak Walikota sangatlah menentukan, dalam hal keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemkot Cirebon,” bebernya.
Dalam hal ini Verifikasi Faktual E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) penilaian keterbukaan informasi publik, menggunakan sistem elektronik yang dilakukan oleh KI Jabar, adalah penentu apakah Pemkot Cirebon masuk dalam kategori kota yang informatif.
“Kami memiliki keyakinan bahwa Pemkot Cirebon salah satu yang terbaik dalam pelayanan menggunakan sistem elektronik,” ungkap Ekky.
Diinformasikannya juga, ada 2 tahap yang akan dilakukan dalam penilaian ini. Pertama mengkonfirmasi data yg diragukan dan kedua adalah uji publik yang dilaksanakan oleh KI Jabar.
“Uji publik ini mengikut sertakan akademisi, LSM, media dan tokoh publik lainnya, yang akan dikonfirmasi langsung dari Tim Ahli Jabar,” tutupnya. (Agus)
Discussion about this post