KAB. CIREBON, (FC).- Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) bahasa berbasis pesantren pertama di Cirebon. LPK bahasa berbasis pesantren ini menjadi bekal moral santri jadi nilai plus di luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen P2MI menyampaikan, LPK berbasis Pesantren ini sebuah langkah baru dalam pemberdayaan pesantren dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran resmi dimulai di Kabupaten Cirebon.
Launching LPK Bahasa Jepang berbasis pesantren digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. LPK ini menjadi yang pertama di Kabupaten Cirebon yang menjalin kerja sama langsung dengan pihak Jepang.
Peresmian LPK tersebut dilakukan langsung oleh Wamen P2MI, Dzulfikar Ahmadi Tawalla. Dalam sambutannya, Dzulfikar menekankan pentingnya nilai moral pesantren yang menjadi bekal utama bagi santri yang akan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.
“Pesantren itu punya satu nilai plus, yaitu basis moral yang kuat. Harapan kami, moralitas ini menjadi landasan paling dasar bagi pekerjaan para santri ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” ujar Dzulfikar.
Ia menambahkan, para pekerja migran yang berasal dari lingkungan pesantren diharapkan tetap menjaga gaya hidup dan pergaulan yang baik selama berada di negeri orang, serta mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke kampung halaman.
Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan.
Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” kata Dzulfikar.
Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kemen P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.
Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.
Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, atau yang akrab disapa Jigus, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini. Ia menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.
“Alhamdulillah, saya mewakili Pak Bupati hadir langsung dilaunching ini. Bupati sangat mengapresiasi pesantren Gedongan yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Jigus.
Menurutnya, hadirnya LPK berbasis pesantren yang menjalin kerja sama dengan Jepang merupakan yang pertama di Cirebon.
Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, kata Jigus, terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran yang memiliki skill dan kesiapan moral. Bahkan, di tahun ini, Pemkab Cirebon telah memberangkatkan sebanyak 130 orang ke Jepang melalui skema yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum ataupun perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Karena itu, pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi dengan pesantren sangat penting,” tambahnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Kiai Ade menyampaikan, bahwa pihaknya siap menjadi pelopor pesantren yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing secara global.
“Ponpes Gedongan ini pernah mewakili Jawa Barat dalam lomba sains bidang kimia tingkat nasional. Kami terus bertransformasi menjadi pesantren entrepreneur yang membekali santri dengan skill dunia kerja, termasuk bahasa asing seperti Jepang,” ujar Kiai Ade.
Ia menyebut hadirnya LPK berbasis pesantren ini merupakan bagian dari visi besar Pesantren Gedongan untuk mencetak generasi santri yang mandiri, kompeten, dan siap bersaing di kancah internasional. (Nawawi)
Discussion about this post