INDRAMAYU, (FC).- Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait Dana Hibah Buat pondok pesantren yang ada di Jawa Barat.
Ketua FPP Indramayu, KH. Azun Mauzun, mengatakan terkait Kebijakan Dana Hibah Pesantren oleh Gubernur Jawa Barat pihaknya sangat apresiasi, terlebih Gubernur menekankan pentingnya pemerataan distribusi Dan Hibah untuk pesantren.
“Kami mendukung penuh pemerataan hibah ini, karena pondok pesantren di seluruh Jawa Barat memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ujar KH. Azun Mauzun saat ditemui di sela-sela acara konsolidasi FPP, Senin (28/4).
FPP Indramayu berharap, dengan adanya pemerataan hibah dan kepatuhan administrasi yang ketat, pondok pesantren di seluruh Jawa Barat dapat semakin maju dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan nasional.
“FPP Indramayu berharap, dengan adanya pemerataan hibah yang merata dan kepatuhan terhadap administrasi yang ketat, pondok-pondok pesantren di seluruh Jawa Barat dapat berkembang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah maupun nasional” pungkas Kyai Azun.
Senada dengan itu, Sekretaris FPP Indramayu, Farhan, menambahkan bahwa dalam proses pengajuan dan pelaporan hibah, seluruh pesantren wajib mengikuti ketentuan administratif sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Hibah Tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya ketaatan terhadap prosedur agar bantuan yang diterima bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Administrasi dalam pengajuan maupun pelaporan harus benar-benar sesuai dengan Juknis Hibah 2026. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan program hibah ke depan,” ujar Farhan. (Agus Sugianto)
Discussion about this post