KAB.CIREBON, (FC).- Ketidakmerataan penyaluran bantuan pendidikan di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan. Pemerintah daerah pun membuka ruang aduan bagi masyarakat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Momentum Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan sejumlah pejabat untuk menegaskan pentingnya pengawasan bersama serta pelaporan dari masyarakat jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menekankan perlunya koordinasi lintas pihak sebagai bentuk kontrol dalam penyaluran bantuan.
“Harus ada komunikasi antara kepala sekolah, dewan masing-masing, dan dinas pendidikan, karena ini menjadi kontrol bersama. Tolong dilaporkan saja,” ujarnya, Sabtu (2/5).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, memastikan berbagai program bantuan terus berjalan dan dievaluasi secara berkala. Ia juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat.
“Kita ada banyak program bantuan pendidikan, nanti akan segera kita selesaikan. Banyak juga laporan sebelumnya yang sudah kami tuntaskan. Jadi lapor saja, nanti kita selesaikan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menjelaskan penyaluran bantuan telah melalui mekanisme musyawarah bersama legislatif. Namun, ia tidak menutup kemungkinan masih adanya bantuan yang belum tepat sasaran.
“Jika ada yang tidak tepat sasaran, harus ada laporan terlebih dahulu. Monggo dilaporkan,” ujarnya.
Pemkab Cirebon berharap, melalui keterlibatan masyarakat, distribusi bantuan pendidikan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan. (Johan)
Discussion about this post