KAB. CIREBON, (FC).- Di tengah situasi negara yang belum pulih dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat pada Sabtu (3/9) justru menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan tersebut menuai polemik dimasyarakat termasuk dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cirebon menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin (5/9).
Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan mengusung keranda yang menandakan matinya hati nurani pemerintah, yang secara mendadak menaikan harga BBM pada 3 September lalu.
Dalam aksi tersebut, salah satu mahasiswa mengenakan pakaian ala petani lengkap dengan atributnya yang dampak kenaikan BBM yang menyengsarakan masyarakat lapisan bawah, yakni kaum petani.
PC PMII Cirebon Alisa Rizka Maulidia dalam orasinya menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar membasmi mafia bahan bakar minyak.
“Kami juga meminta agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran serta mendorong membuka keterlibatan dalam penyaluran BBM subsidi,” ucap Alisa.
Tak lama berselang, Bupati Cirebon H Imron bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi didampingi Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman langsung datang menghampiri mahasiswa untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Imron mengatakan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang diambil oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk bertahan dari sistem ekonomi global. Dimana, saat ini harga minyak dunia sedang meningkat.
“Pastinya Indonesia harus menjaga keseimbangan keuangan,” kata Imron.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi menyampaikan, saat ini situasi yang dihadapi sangat berat bagi Indonesia. Namun, pemerintah pusat tetap harus mengambil kebijakan menaikan harga BBM tersebut.
“Keseimbangan fiskal harus dilakukan, maka hal yang harus diantisipasi menjaga daya beli masyarakat,” kata dia.
Menurut Luthfi, secara keseluruhan dirinya mengapresiasi aksi yang dilakukan PMII. Luthfi juga mengaku sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut. Dirinya berjanji akan membawa aspirasi para mahasiswa tersebut untuk disampaikan kepada DPR RI.
Namun, aksi belum benar-benar selesai setelah ada kata sepakat yang disampaikan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon secara lisan. Pasalnya, para mahasiswa meminta Bupati dan Ketua DPRD menandatangani surat pernyataan sikap Pemkab Cirebon terhadap kenaikan BBM.
Perdebatan pun sempat terjadi dan situasi berubah menjadi alot karena Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon enggan menandatangani surat rekomendasi pernyataan sikap Pemkab Cirebon atas apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut. Setelah bernogosiasi cukup lama, akhirnya Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menandatangani surat tersebut.
Kemudian, setelah dirasa tujuan inti aksi meminta tandatangan pimpinan daerah ini terpenuhi, ratusan mahasiswa itupun membubarkan diri secara tertib dan mendapatkan kawalan ketat dari pihak kepolisian. (Jaenal/Ghofar)
Discussion about this post