KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian terus berupaya melakukan penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di wilayahnya. Bahkan ratusan vaksin sudah diberikan kepada hewan ternak yang ada di Kabupaten Cirebon, meskipun belum semuanya.
Berdasarkan data per 8 Juli 2022 angka kasus PMK di Kabupaten Cirebon mencapai 1.545 ekor. Angka tersebut tidak hanya ternak sapi saja melainkan beberapa ternak yang ikut terjangkit PMK. “Rinciannya Sapi potong sebanyak 1.170 ekor, sapi perah 25 ekor, kerbau 340 ekor dan domba 10 ekor,” kata Bupati Cirebon, H Imron didampingi Kepala Dinas Pertanian, Jumat (8/7) malam di rumah dinas Bupati Cirebon.
Menurut Imron, dari data tersebut ada juga hewan ternak yang sudah sembuh dari PMK. Namun ada juga yang memang harus dilakukan pemotongan paksa karena memang sudah sangat parah penyakitnya. “Yang sembuh dari PMK sebanyak 565 ekor ternak. Sedangkan ternak yang dipotong paksa sebanyak 89 ekor diantaranya jenis sapi potong, sapi perah dan kerbau. Ada juga yang meninggal sebanyak 9 ekor yakni sapi potong sebanyak delapan dan kerbau satu,” ungkap Imron.
Ia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan upaya untuk penanganan PMK di wilayah Kabupaten Cirebon. Bahkan dalam penanganannya pemerintah daerah sendiri dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa rekanan dalam bentuk CSR. “Kami sudah melakukan vaksinasi, pemberian obat dan vitamin kepada sapi yang terkena PMK. Bahkan kami juga dibantu oleh Pemprov Jabar serta CSR dari perusahaan,” kata Imron.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru melakukan vaksinasi sebanyak 400 kepada hewan ternak. Menurutnya angka tersebut sangatlah kurang dibandingkan jumlah hewan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. “Vaksin yang dibutuhkan totalnya sekitar 320.000 ribu namun baru 375 vaksin yang diberikan kepada sapi, artinya kurang banyak, ” kata Asep.
Asep menyebut vaksin sangat dibutuhkan hewan ternak yang belum terjangkit PMK. Sebab nantinya hewan ternak tersebut memiliki antibodi sendiri sehingga tidak tertutup dengan penyakit tersebut. “Vaksin hayan diberikan kepada hewan ternak yang memang belum terkena PMK dan kami berikan kepada hewan ternak yang memang untuk budidaya,” katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah daerah udah memberikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan wabah PMK. “Ada Anggaran BTT sebesar Rp1 miliar,” katanya.
Lanjut, kata Asep, kini para peternak sendiri memiliki cara ampuh agar ternaknya tidak terkena PMK ataupun yang sudah terjangkit. “Mereka biasanya mengunakan jamu tradisional untuk ternaknya. Meski sudah terkena PMK minimalnya angka kesembuhannya lebih cepat,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post