KOTA CIREBON, (FC).- Normalisasi Sungai Sukalila masih dalam progres penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cirebon terus melakukan koordinasi dan pengecekan.
Seperti dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Cimancis), yang memfasilitasi alat berat. Demikian disampaikan Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati kepada FC, Minggu (7/3).
Selain BBWS Cimancis, pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), juga memfasilitasi adanya truck untuk mobilisasi pengangkutan sedimentasi.
Dinas lain dari Pemkot Cirebon yang ikut serta adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Yang memfasilitasi truk dan melakukan pembersihan area normalisasi.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memfasilitasi untuk mobilisasi pengangkutan sampah.
“Kita juga mengikutsertakan pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Guna memberikan sosialisasi kepada warga sekitar. Terimakasih untuk stakeholder terkait yang sudah bekerjasama. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar dan sesuai harapan,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Fitrah Malik yang juga tinggal disekitar wilayah Pesisir menambahkan, meskipun belum mendengarkan laporan langsung, namun keluhan nelayan mengenai kondisi pengerukan yang belum selesai dan alat berat sudah sampai kepadanya.
“Iya keluhan dari sejumlah nelayan, pengerukan belum selesai 100 persen dan terkesan setengah-setengah. Alur keluar masuk perahu yang sebelumnya sudah cekung, akibat dikeruk mengalami pendangkalan. Sehingga perahu sulit keluar masuk. Kecuali dalam kondisi air pasang,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Atas hal ini, pihaknya meminta petugas yang berwenang seperti BBWS dan DPUPR, agar menyelesaikan dengan tuntas proses normalisasi sungai itu.
Dengan membersihkan endapan yang sudah mengering yang ada di pinggir sungai hasil dari pengerukan.
“Pemkot harus bisa memberikan penjelasan kepada para nelayan tentang hal-hal yang menjadi kendala pengerukan. Sehingga sampai saat ini belum selesai dilakukan. Tadi pagi juga saya lihat ada petugas dari BBWS yang turun ke lapangan. Sepertinya alat berat akan kembali diturunkan untuk menyelesaikan pengerukan,” cetusnya.
Namun demikian, Fitrah mengapresiasi Wakil Walikota yang sangat konsen memperhatikan kawasan Pesisir. Dan diharapkan kepada para nelayan untuk bersabar, karena semua sedang dalam proses.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon Wadi SE mengatakan, rencana penataan kawasan Pesisir melalui program Kotaku, saat ini masih proses lelang di provinsi. Jadi belum ada anggaran yang turun.
“Diperkirakan, program akan mulai dilaksanakan Bulan Juni mendatang, karena masih proses lelang,” tandasnya. (Agus)
Discussion about this post