KAB. CIREBON, (FC).- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menyoroti minimnya pajak retibusi dari sektor unggas. Pasalnya, saat ini pertahunnya hanya mampu menampung Rp36 juta. Padahal, populasi unggas pertahunnya mencapai 1,8 juta ton di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, jumlah populasi tersebut, merupakan potensi untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, dalam Peraturan Daerah (Perda) telah diatur. Per kilogram unggas, PAD yang harus masuk, sebesar Rp200.
Ada potensi yang dapat digali lebih besar dari sektor unggas. Hadirnya tiga industri besar yang ada di Kabupaten Cirebon, belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD. Padahal, skala industrinya bukan lagi skala lokal. Namun sudah nasional. Sebut saja seperti Pokpan, Sidoagung dan New Hope.
“Kita punya aturan, kalau punya terobosan-terobosan, kita bisa mendapat fedback yang cukup besar. Kenyataannya, dari target yang dilaporkan, cuma Rp36 juta per tahun. Artinya rata-rata yang masuk ke Rumah Pemotongan Umum (RPU), pendapatan retribusinya cuma Rp3 juta perbulan,” ungkap Politisi Gerindra ini, Rabu (8/7).
Logikanya, berarti perharinya cuma Rp100 ribu. Menurutnya itu tidaklah mungkin, manakala berkaca pada jumlah populasi unggas yang ada.
Makanya, terang politisi Partai Gerindra itu, pihaknya akan mendorong, untuk peningkatan PAD, dari sektor unggas.
” Kita akan lakukan study banding ke Jatim yang memang cukup besar PAD nya dari sektor unggas,” akunya.
Selain itu, legislatif pun akan mengimbau kepada paguyuban peternak, agar bisa mensupport pembangunan Kabupaten Cirebon kedepan, mestinya pemotongan dilakulan di RPU. Mengingat, RPU cukup menjamin baik dari segi keamanan kesehatan hewannya, maupun kehalalan proses pemotongannya.
“Supaya kita bisa memaksimalkan, menjamin kesehatan unggas dan kehalalan unggasnya. Kalau dipotong diluar RPU, tidak bisa menjamin,” tegasnya. (Suhanan)
Discussion about this post