MAJALENGKA, (FC).– Meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU belakangan ini mendapat sorotan dari Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Majalengka, Sumedang, dan Subang), Ateng Sutisna.
Ia meminta pemerintah dan BPH Migas memperketat pengawasan distribusi Pertalite agar bahan bakar bersubsidi tersebut benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Menurut Ateng, antrean panjang yang muncul di sejumlah daerah tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan stok BBM. Ia melihat adanya kecenderungan pergeseran konsumsi dari pengguna BBM non-subsidi ke Pertalite yang masih mendapat dukungan subsidi pemerintah.
“Memang ada gejala migrasi dari pengguna Pertamax yang beralih membeli Pertalite. Kondisi ini ikut memicu antrean di SPBU,” kata Ateng, Rabu (17/6).
Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral tersebut menegaskan bahwa Pertalite sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu yang membutuhkan dukungan subsidi energi.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama BPH Migas memastikan distribusi Pertalite berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. “Jangan sampai kendaraan-kendaraan mewah ikut membeli Pertalite. Subsidi harus tepat sasaran,” tegasnya.
Ateng menilai pengawasan perlu diperketat mulai dari sistem distribusi hingga pelayanan di SPBU. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian, termasuk penggunaan barcode dan sistem pendataan kendaraan penerima BBM subsidi.
Menurutnya, pengelola SPBU juga memiliki peran penting dalam memastikan pembelian Pertalite dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ateng menegaskan bahwa pengawasan distribusi Pertalite menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menilai setiap rupiah subsidi energi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Jika distribusi tidak diawasi secara ketat, kata dia, maka potensi salah sasaran akan semakin besar dan berdampak pada ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat kecil.
“Yang harus dijaga adalah bagaimana masyarakat kecil tetap terlindungi dan subsidi tidak salah sasaran,” ujarnya.
Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait situasi geopolitik dunia, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Ateng memastikan ketersediaan BBM nasional hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap pasokan energi nasional.
Namun demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi kebijakan harga Pertalite yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan belum ada keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi tersebut.
“Pertalite yang merupakan konsumsi masyarakat kecil tidak boleh dinaikkan dan sampai saat ini masih tetap dipertahankan,” katanya.
Ateng juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait kelangkaan maupun kenaikan harga BBM. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Ateng berharap antrean di SPBU dapat berkurang dan distribusi Pertalite berjalan lebih adil sehingga manfaat subsidi negara dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat kecil. (Agus)
Discussion about this post