KAB.CIREBON, (FC).- Camat Astanajapura, Deni Syafrudin, memimpin mediasi antara Forum Peduli Mertapadawetan (FPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa Mertapadawetan di Aula Kecamatan Astanajapura, Selasa (28/4).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait evaluasi kinerja BPD yang dinilai belum maksimal.
Perwakilan FPM, Dawud, menegaskan kritik yang disampaikan bersifat kelembagaan dan profesional, bukan menyerang individu. Menurut dia, masyarakat menginginkan adanya perbaikan kinerja serta keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan desa.
“Kritik ini murni untuk perbaikan. Kami berharap BPD bisa menerima masukan secara terbuka selama itu demi kepentingan bersama,” ujarnya.
FPM juga menyoroti temuan aset desa yang baru terungkap pada pemerintahan saat ini. Hal itu dinilai memunculkan pertanyaan publik terhadap fungsi pengawasan BPD selama ini. Selain itu, pelaksanaan musyawarah desa yang dianggap kurang partisipatif turut menjadi perhatian.
“Kami ingin musyawarah desa dilakukan di waktu yang lebih longgar agar partisipasi masyarakat maksimal,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Mertapadawetan, Suratno, menyatakan pihaknya siap dievaluasi dan telah menyiapkan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia juga mengakui komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan.
“Kami siap dievaluasi dan sudah menyiapkan laporan kinerja untuk disampaikan kepada camat,” jelasnya.
Sementara itu, Kuwu Mertapadawetan, Munif, mengapresiasi sikap kritis masyarakat yang dinilai penting dalam membangun desa. Ia bahkan berencana mendorong legalitas FPM sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Masyarakat kritis itu penting sebagai kontrol agar pembangunan berjalan lebih baik,” katanya.
Camat Astanajapura, Deni Syafrudin, menegaskan seluruh unsur pemerintahan harus terbuka terhadap kritik. Ia juga meminta BPD tidak menghindari dialog dengan masyarakat.
“Jangan sampai antikritik. Semua masukan dari masyarakat harus ditampung dan dijadikan bahan evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihak kecamatan akan melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja BPD dan pemerintah desa ke depan guna memastikan perbaikan berjalan optimal.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama menjaga kondusivitas Desa Mertapadawetan serta menjadikan kritik sebagai dasar evaluasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. (Nawawi)
Discussion about this post