KAB.CIREBON, (FC).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (28/4).
Massa menyoroti rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
Ketua Umum SEMA Cirebon, Kemas Adhitya Luthfi, mengatakan aksi tersebut digelar untuk mengawal penggunaan anggaran daerah agar berjalan transparan dan tidak menjadi kepentingan elite politik.
“Kami ingin APBD 2026 benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi bancakan elite politik,” ujarnya di sela aksi.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak persoalan mendasar di Kabupaten Cirebon yang belum tertangani, seperti jalan rusak, tumpukan sampah, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU). Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran daerah.
“Anggaran begitu besar, tetapi jalan masih banyak rusak, sampah menggunung, dan fasilitas publik belum maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti anggaran di sektor pekerjaan umum yang dinilai harus diawasi secara ketat, termasuk proses lelang proyek agar berjalan sesuai aturan.
“Jangan sampai proses lelang tidak benar. Kami akan terus mengawal agar anggaran dipakai sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
SEMA Cirebon menuntut pemerintah daerah menegakkan prinsip transparansi, efisiensi, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp4,7 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala yang menemui massa aksi menyatakan pemerintah daerah telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi, termasuk terkait proses lelang proyek yang dapat diakses masyarakat.
Menurut dia, pada awal 2026 pemerintah telah merealisasikan 27 paket peningkatan jalan. Selain itu, sebanyak 90 paket lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
“Data jalan yang sudah diperbaiki maupun yang masih rusak akan segera kami rilis melalui media sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Namun, pada tahun ini pemerintah daerah hanya memiliki alokasi sekitar Rp240 miliar. (Ghofar)
Discussion about this post