KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mulai mencari berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan sampah yang masih menjadi masalah di sejumlah wilayah. Komisi III DPRD bahkan berencana melakukan studi ke daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan sampah serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jumat (6/3/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mengatakan pihaknya ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola pengelolaan sampah yang efektif dan dapat diterapkan di daerah.
Menurutnya, beberapa daerah telah berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil.
“Di beberapa daerah seperti Bekasi, pengelolaan sampah sudah melibatkan pendampingan sampai tingkat RT dan RW. Tapi kami masih perlu mempelajari secara detail pola yang diterapkan di daerah lain seperti Bandung,” ujarnya.
Anton menilai, perbaikan sistem pengelolaan sampah harus disertai dengan perhitungan yang matang, terutama terkait kebutuhan anggaran mulai dari tingkat lingkungan hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Saya belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan anggaran dari tingkat RT/RW sampai ke TPA. Kalau kita ingin mencapai target penanganan sampah, tentu harus ada perhitungan yang matang,” katanya.
Selain soal anggaran, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari lingkungan terkecil.
Untuk memperkaya referensi, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana mengagendakan kunjungan kerja ke Surabaya, yang dinilai memiliki sistem pengelolaan sampah yang inovatif dan berhasil diterapkan.
“Salah satu contoh yang cukup baik adalah pola penanganan sampah di Surabaya. Ini bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
Di sisi lain, DPRD juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan sampah. Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah kemungkinan kerja sama dengan perusahaan semen Indocement untuk pengolahan jenis sampah tertentu.
Meski demikian, Komisi III masih menunggu hasil riset dan kajian dari DLH serta Baperida terkait skema pengelolaan sampah yang paling tepat diterapkan di Kabupaten Cirebon.
“Kami ingin melihat dulu hasil kajiannya. Harus dihitung juga untung ruginya sebelum diputuskan,” pungkas Anton. (Suhanan)
Discussion about this post