KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), belum lama ini, guna membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Ketua DPRD Sophi Zulfia bersama Panitia Khusus (Pansus) IV, konsultasi ini menandai keseriusan DPRD dalam merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kabupaten Cirebon berambisi menjadi daerah percontohan nasional dalam penguatan koperasi desa.
“Kami ingin memastikan bahwa Raperda yang kami susun selaras dengan kebijakan nasional. Cirebon tidak ingin sekadar mengikuti arus, tapi menjadi penggerak koperasi desa yang otentik dan sesuai kebutuhan rakyat,” ujar Sophi Zulfia.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga meminta masukan dari Kemenkop mengenai perlunya penyesuaian regulasi daerah terkait kehadiran KDMP yang digagas Presiden RI sebagai koperasi berbasis desa.
Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, menegaskan urgensi regulasi ini. Selain mendorong pembentukan koperasi berbasis potensi desa, raperda juga bertujuan melindungi masyarakat dari maraknya koperasi ilegal yang menyaru sebagai lembaga keuangan mikro.
“Di Cirebon masih banyak masyarakat yang terjerat koperasi abal-abal atau lebih dikenal dengan istilah bank emok. Raperda ini untuk melindungi rakyat, petani, pelaku UMKM, agar koperasi benar-benar hadir sebagai solusi ekonomi,” kata Nurholis.
Langkah DPRD Kabupaten Cirebon ini mendapat apresiasi dari Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Koperasi Kemenkop, Leli Bin Suwendari. Ia menyebut Cirebon sebagai satu dari sedikit daerah yang secara serius menyusun regulasi koperasi daerah.
“Kalau ini disahkan, Cirebon bisa menjadi contoh nasional. Tidak banyak daerah yang inisiatif menyusun raperda koperasi secara serius seperti ini,” ujar Leli. (Suhanan)
Discussion about this post