KAB. CIREBON, (FC).- Permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Terkait hal tersebut, Bupati Cirebon, Imron menyatakan, pihaknya telah mengadu kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Pasalnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tidak cukup untuk memperbaiki semua jalan rusak yang ada di wilayahnya.
Bahkan, permasalahan juga diadukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) XII, Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu saat mengelar rapat terbatas dengan Pemkab Cirebon di ruangan Paseban Kantor Bupati Cirebon, Rabu (21/5).
“Kami membicarakan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena DPRD itu wakil rakyat yang menimba permasalahan yang ada di daerah, salah satunya adalah masalah jalan rusak,” kata Imron.
“Kami Pemkab Cirebon ada keterbatasan anggaran, maka kami minta bantuan ke DPRD Jabar. Dan mereka akan membantu untuk penanganan jalan rusak,” tukasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, terkait masalah jalan rusak di Kabupaten Cirebon sudah menjadi pembahasa dirinya bersama anggota DPRD Dapil Jabar XII.
“Hari ini sudah kita bahas masalah jalan rusak. Itu akan dilakukan pada bulan Juli dan Agustus paling lambat. Tinggal nanti kita (DPRD,- red) apakah bisa masukkan di APBD Perubahan untuk jalan rusak di Kabupaten Cirebon ataukah tidak,” katanya.
Sehingga, lanjut Ono, pihaknya ingin meninjau kembali pergeseran anggaran yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.
Pasalnya anggaran Rp1,7 triliun menyisakan Rp500 miliar. Dan yang lainnya dihapus.
“Saya ingin ada yang dikembalikan untuk kebutuhan dasar tadi. Misalnya kalau bisa kita perjuangkan di APBD Perubahan 2025 untuk penambahan kilometer jalan yang rusak tersebut dari provinsi. Sehingga tidak harus menunggu tahun 2026. Karena rakyat sedang menunggu realisasi janji-janji dari pemerintah,” katanya. (Ghofar)
Discussion about this post