KUNINGAN, (FC).- Pelipatan kertas surat suara Pemilu 2024 dimulai hari ini, Senin (8/1) di Komplek UPT BKPSDM Kuningan. Ditargetkan pelipatan kertas surat suara tuntas selama 10 hari.
Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono menyampaikan pelipatan kertas surat suara Pemilu 2024 dimulai hari ini dengan melibatkan sebanyak 620 orang dari berbagai wilayah dengan rentan usia 17 tahun – 60 tahun.
“Kita targetkan selama 10 hari kedepan sudah beres. Untuk hari ini pelipatan surat suara di fokuskan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden,” jelas Abuhar sapaan akrab Asep Budi Hartono.
Kemudian, lanjut Abuhar, usai pelipatan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan pelipatan untuk surat suara DPD RI, kemudian DPRD Kabupaten, lalu DPR RI dan DPRD Provinsi.
“Kenapa DPRD kabupaten kita dahulukan, karena memang tingkat kerumitannya berbeda, ada 5 dapil,” ujar Abuhar.
Secara teknis selama pelipatan surat suara di bagi menjadi 62 kelompok dan perkelompok berisi 10 orang.
“Jumlah surat suara sendiri total mencapai 4.573.620 lembar. Mudah – mudahan tidak ada hambatan. Nanti di hari ke 5 kita lakukan evaluasi apakah perlu di berlakukan shift dengan penambahan orang, atau memang cukup sesuai target,” jelas Abuhar
Bagi pelipat surat suara, KPU memberikan upah per lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil presiden seharga 200 rupiah per lembar, sedangkan untuk DPD RI Hingga DPRD Kabupaten seharga 265 rupiah per lembar.
“Dan pelipatan dilakukan dari pukul 07.30 WIB hingga 15.30 WIB atau 8 jam kerja. Dan selama pelipatan juga dilakukan pengaman dari pihak kepolisian untuk pengamanan pergerakan surat suara dari gudang Ciloa ke lokasi BKPSDM begitu pula sebaliknya,” jelas Abuhar.
Ditanya kenapa lokasi memilih di BKPSDM, Abuhar mengaku bahwa KPU sudah memiliki tiga alternatif lokasi untuk pelipatan surat suara, yaitu di GOR Ewangga, BKPSDM dan gundang Ciloa.
“Kita tidak pilih GOR seperti tahun sebelumnya karena bocor, lalu gudang Ciloa juga tidak dipilih karena jika memaksa pakai tenda takut hujan, maka pilihan akhir jatuh di BKPSDM yang lebih representatif,” ungkap Abuhar. (Ali)
