Wakil Ketua Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi alias Gotas meminta anggota DPRD Kabupaten Cirebon tidak membawa vendor atau rekanan dalam pengerjaan proyek pembangunan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan di Kabupaten Cirebon. Bagaimana menurut anda?
Secara umum saya sepakat dengan pernyataan Gotas. Namun saya meminta pernyataan tersebut harusnya tidak terlalu tendesius ke DPRD Kabupaten Cirebon. Karena, apa yang disampaikan Gotas tersebut seolah-olah menyebut DPRD Kabupaten Cirebon yang mengatur segalanya.
Padahal kan tidak seperti itu. Statement DPRD Kabupaten Cirebon dikaitkan dengan peraturan pokir itu mana (buktinya, red) sih. Orang dinas kok yang main, mau bongkar-bongkaran ya hayo. Karena yang ngadu ke jakon (jasa konstruksi, red) bahwa ini proyeknya dewan semua itu orang dinas semua. Ternyata setelah kita kroscek di beberapa dinas itu seperti itu.
Pernyataan Gotas sah-sah saja, karena itu haknya untuk berbicara. Pernyataan Gotas bagus karena tujuannya mengingatkan pihak DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam pandangan saya, sejauh ini TAPPD Kabupaten Cirebon masih sesuai koridor, sesuai tupoksi dan SK yang diberikan Bupati.
Kewenangan TAPPD menurut pandangan saya masih sesuai koridor, ya jangan sampai ada yang aneh-aneh lah.
Saya juga menyayangkan sikap Gotas yang membeberkan pernyataannya ke media. Harusnya, jika Gotas mengetahui oknum yang dimaksud, bisa langsung di panggil untuk diingatkan agar tidak masuk ke ranah dinas. Karena, hal tersebut merupakan masalah sensitif.
Karena hal-hal begini tuh ya mohon maaf banyak oknumnya. Mungkin ada dewan, mungkin ada dinas dan yang lainnya. Justru yang harus kita soroti termasuk oleh TAPPD adalah penyelenggaraannya sesuai tidak SOP (standar operasional prosedur)-nya? Pengerjaannya sesuai spek tidak? Itu yang harus di soroti bukan pada protapnya. Ini sensitif, siapapun yang ada disitu bisa bermain.
Permasalahan ini sensitif, sehingga harusnya tidak perlu dibeberkan di media. Tapi saya juga sepakat jika DPRD Kabupaten Cirebon masuk urusan teknis dinas adalah hal yang tidak benar.
Intinya kalau saya tidak mempermasalahkan sedikitpun, karena itu bagus dan sinyal positif buat kita. Karena kalau tidak ada kritik pedas dari masyarakat dan lainnya, bisa saja anggota dewan tergelincir.
Pernyataan Gotas tersebut tidak akan memicu hubungan panas DPRD Kabupaten Cirebon dan dinas karena yang bicara bukan bupati atau kepala dinas, melainkan TAPPD Kabupaten Cirebon. (Ghofar)
