KOTA CIREBON, (FC).- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon menegaskan akan menampung aspirasi masyarakat yang mengusulkan penambahan kata Kejaksan pada nama resmi stasiun, mengingat kawasan tersebut memiliki nilai historis bagi Kota Cirebon.
Hal tersebut disampaikan Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Mohamad Arie Fathurrochman, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Cirebon, tokoh masyarakat, budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan pihak BT Batik Trusmi, Kamis (2/10/2025) sore.
Menurut Arie, masukan masyarakat menjadi bahan pertimbangan penting. Namun, ia menegaskan bahwa proses perubahan nama stasiun harus mengikuti prosedur resmi karena nomenklatur stasiun ditetapkan secara nasional.
“Jika masyarakat menghendaki nama stasiun menggunakan Kejaksan, kami siap menampung. Hanya saja, perubahan nama membutuhkan pengajuan dari pemerintah daerah yang kemudian diteruskan ke Kementerian Perhubungan melalui DJKA,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah stasiun di Indonesia pernah mengalami penyesuaian nama berdasarkan sejarah maupun aspirasi publik. Karena itu, usulan di Cirebon dianggap wajar, asalkan ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain isu nama, rapat juga membahas kerja sama PT KAI dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights stasiun. Arie menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap kajian ulang setelah menuai penolakan dari masyarakat.
“Kami berharap nantinya ada solusi yang bisa menjadi jalan tengah. Identitas budaya tetap terjaga, sementara kami pun bisa mengembangkan potensi bisnis di area stasiun yang termasuk cagar budaya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, menambahkan rapat telah menghasilkan rekomendasi agar penamaan resmi diperjelas menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan.
Rekomendasi ini mengacu pada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang pelestarian kawasan serta regulasi Kementerian Kebudayaan.
“Dari dua aturan tersebut, forum menyepakati rekomendasi agar nama stasiun ditegaskan menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” ucapnya.
Sementara itu, CEO Trusmi Group, Ibnu Riyanto, mengungkapkan rencana penyematan merek BT Batik Trusmi di stasiun bertujuan untuk memperkuat promosi batik Cirebon.
Namun, ia menyadari adanya keberatan publik karena dinilai mengaburkan identitas historis Kejaksan.
“Kami ingin mendukung batik Cirebon agar lebih dikenal, meski biaya promosi ini tidak kecil,” katanya. (Agus)
Discussion about this post