KOTA CIREBON.- Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMPN 18 Kota Cirebon, Kamis (2/10/25).
Kegiatan ini bertujuan memastikan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, serta kondisi siswa berjalan baik dan sesuai standar.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, menyampaikan bahwa monitoring ini penting dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
“Sekolah Rakyat di Kota Cirebon baru berjalan dua bulan. Saat ini masih tahap persiapan, termasuk penyesuaian kurikulum. Namun, peserta didik sudah ada dan proses pembelajaran berjalan cukup baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil monitoring, penyelenggaraan sekolah rakyat di Cirebon sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Sosial, baik dari sisi infrastruktur maupun rekrutmen tenaga pendidik.
Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan, terutama terkait fasilitas asrama yang belum sesuai kapasitas ideal.
“Seharusnya satu ruangan ditempati oleh beberapa siswa dengan jumlah terbatas, namun saat ini masih terlalu banyak sehingga kurang nyaman. Hal ini harus segera diperhatikan untuk ke depannya,” kata Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa kurikulum sekolah rakyat akan tetap mengacu pada Kementerian Pendidikan Nasional, namun dengan target pembelajaran yang berbeda karena peserta didik memiliki latar belakang beragam, termasuk anak-anak yang sebelumnya putus sekolah.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Khaerunisa, menjelaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat di Cirebon masih bersifat perintisan dengan status pinjam pakai gedung.
“Memang belum sempurna, karena program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah kota, hingga Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Namun, kebutuhan dasar siswa tetap terjamin, mulai dari makan tiga kali sehari, sahur, hingga snack dua kali sehari,” ujarnya.
Saat ini, sekolah rakyat di Cirebon telah menampung 75 peserta didik dengan pembagian rombongan belajar tingkat SMP dan SD sesuai kemampuan akademik masing-masing siswa.
Dengan adanya monitoring ini, DPRD berharap pelaksanaan sekolah rakyat di Kota Cirebon terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran, agar mampu mewujudkan tujuan program dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. (Agus)
Discussion about this post