KAB. CIREBON, (FC).- Polresta Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Pilkada Serentak Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 di Aula Pesat Gatra Polresta Cirebon pada Selasa (20/8).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni.
Rapat tersebut juga turut dihadiri Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, unsur Forum Komunikasi Pimpinan (Forkopimda) lainnya, KPU Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Cirebon, dan sejumlah pimpinan dari instansi lain.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas Kabupaten Cirebon selama proses Pilkada Serentak 2024.
Pihaknya pun siap mengamankan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU RI Nomor 02 Tahun 2024.
“Tahapan inti Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu agenda nasional yang harus kita sukseskan bersama. Kita harus mengawal kondusivitasnya sebagai bentuk upaya dalam mengamankan amanat suara pilihan warga masyarakat Kabupaten Cirebon untuk lima tahun ke depan yang legitimate, demokratis, jujur, dan adil,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengingatkan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada, seperti polarisasi sosial, politisasi agama, politik identitas, money politic, black campaign, isu SARA, serta potensi konflik antar pendukung pasangan calon.
Sehingga Polresta Cirebon bersama dengan TNI, instansi terkait, dan Linmas akan mengerahkan satuan tugas untuk mengamankan proses Pilkada Serentak 2024.
Dalam rangka pengamanan Pilkada di Kabupaten Cirebon, sebanyak 7.456 personel gabungan terdiri dari anggota Polri-TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinkes, BPBD, dan Linmas juga turut dikerahkan.
“Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menunjukkan kesiapan dan komitmen seluruh stakeholder dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada serta memperkokoh sinergi antara penyelenggara pemilu, TNI, pemerintah daerah, dan mitra keamanan lainnya,” katanya.
Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menegaskan, pentingnya langkah antisipasi dan persiapan menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Cirebon berjalan dengan aman dan kondusif.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia memastikan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk memantau dan menjaga agar ASN tetap netral.
“Netralitas ASN adalah keharusan. Jika ada yang terbukti tidak netral, akan ada tindakan tegas,” tegasnya.
“Kami telah membentuk tim khusus untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran terkait netralitas ASN. Kami akan memastikan ASN tetap netral dan memberikan himbauan yang diperlukan,” tambahnya.
Dengan segala persiapan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap proses Pilkada dapat berlangsung lancar tanpa gangguan berarti.
Dari sisi pengawasan Pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan.
Hotline Bawaslu dan posko pengaduan di setiap kecamatan telah disiapkan untuk memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.
“Saat ini belum ada aduan dari masyarakat, karena kami masih dalam tahap penyusunan DPT. Posko pengaduan juga sudah tersedia di kecamatan untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,” terang Sadaruddin. (Ghofar)
