KAB. CIREBON, (FC).- Pemerhati olahraga yang juga Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Pembangunan Masyarakat Kabupaten Cirebon, Herman menyayangkan pernyataan Bupati Cirebon, Imron Rosadi di berbagai media terkait kondisi KONI Kabupaten Cirebon.
Menurut Herman, bupati sebagai kepala daerah dan orang tua berbagai organisasi (salah satunya KONIDA), seharusnya bupati tidak mengurusi hal sepele. Banyak persoalan terkait pembangunan di Kabupaten Cirebon, jalan rusak, sekolah ambruk, kemiskinan dan lain sebagainya, itu pekerjaan seorang kepala daerah
“Bupati tidak usah ikut campur terlalu dalam persoalan KONI, bupati lebih baik ngurus pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebin baik wilayah timur maupun selatan yang kemarin demo. Masih nanyak tugas dan masalah infrastruktur hingga saat ini belum terselesaikan, jalan di tiap pelosok desa dan kecamatan masih banyak yang rusak,” ujarnya.
Berdasarkan informasi di media, lanjutnya, jajaran Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dipimpin Bupati Imron saat menghadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi hasilnya APBD Kabupaten Cirebon mencapai Rp4,2 triliun, akan tetapi pembangunan jalan hanya Rp130 miliar dan hal itu dipertanyakan oleh gubenur.
Seharusnya Bupati Imron lebih memikirkan kepentingan rakyat dan melakukan aksi nyata untuk menjawab pertanyaan gubernur bukannya mengurus yang remeh temeh.
“Persoalan KONI serahkan saja kepada Ketua KONI Kabupaten Cirebon yang sah, Sutardi. Apalagi saat ini KONIDA menghadapi hajat besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov) tahun 2026. Sutardi akan lebih konsentrasi melakukan pembinaan kepada cabor-cabor yang akan menghadapi babak kualifikasi (BK). Dengan cacatan bupati memberikan keleluasaan kepada Sutardi memenej organisasi dan anggaran agar target 15 besar bisa tercapai,” ungkapnya.
Ditambahkannya, beberapa cabang olahraga mulai Bulan Agustus akan melakukan babak kualifikasi, seperti cabor bola voli, mereka butuh anggaran untuk mengejar prestasi. Selaku bupati yang punya kepentingan mengharumkan nama daerah harus memikirkan dari mana anggarannya, bukannya meminta kepada Kadispora Kabupaten Cirebon dan KONI Jabar Sutardi diganti.
“Dan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga tidak menghambat pencairan anggaran KONI untuk biaya pembinaan atlet – atlet yang terdaftar di cabor – cabor agar atlet Kabupaten punya prestasi. Jika Plt mempunyai niat untuk membesarkan nama Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon, seharusnya memanggil ketua KONI dan memberikan arahan dengan mundurnya beberapa pengurus, prestasi atlet tidak menjadi korban,” tuturnya.
Dirinya berharap kepada bupati dan Plt Kadispora untuk berfikir jernih memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon lebih maju. Bila diperlukan panggil ketua – ketua cabor yang memiliki atlet dan masih berlaku kepengurusannya untuk berdialog.
“Jika Bupati Imron memiliki niat untuk mengharumkan nama daerah melalui bidang olahraga, panggil ketua – ketua cabang olahraga yang memiliki atlet dan SK kepengurusannya masih berlaku untuk diskusi. Bukannya mengumbar statement yang bisa memperkeruh organisasi KONI dan dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang menginginkan duduk di kepengurusan meskipun sudah mengundurkan diri,” pungkasnya. (rls)
Discussion about this post