KOTA MATARAM, (FC).- Terhitung mulai tahun 2024, Kabupaten Majalengka masuk dalam kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan dicatat inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Saat ini, dari 5 kota/kabupaten di wilayah Ciayumajakuning, hanya 1 kota yang masuk penghitungan IHK Nasional yaitu Kota Cirebon.
Adanya rencana penambahan kota IHK di Ciayumajakuning itu mengemuka saat pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Ciayumajakuning dengan TPID Kota Mataram di Kantor Walikota Mataram, Rabu (12/9).
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon, Hestu Wibowo dalam sambutannya pada pertemuan tersebut.
Hestu menyampaikan, sesuai informasi dari BPS, tahun 2024 akan ada tambahan beberapa kota kabupaten se-Indonesia yang inflasinya akan dihitung berdasarkan Perhitungan IHK secara nasional.
“Salah satunya di wilayah kerja kami, yaitu Kabupaten Majalengka yang nantinya inflasinya akan dihitung menjadi perhitingan IHK secara nasional,” kata Hestu
Dengan masuknya Majalengka sebagai kota IHK nasional, maka BI Cirebon akan lebih intensif lagi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan TPID Majalengka dan Pemda Kabupaten Majalengka guna pengendalian inflasi.
“Sesuai arahan kantor pusat bahwa kota/kabupaten yang dihitung IHKnya itu harus diberikan perhatian yang lebih dibandingkan yang lain,” ungkap Hestu kepada wartawan usai pertemuan tersebut
Sebab, kata Hestu, berapapun besarnya inflasi di daerah tersebut, akan berpengaruh terhadap IHK nasional,” ucapnya.
Pengelolaan program-program pengendalian inflasi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bisa menekan inflasi itu sendiri.
“Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka akan lebih kita fokuskan untuk program yang secara nyata dapat menekan inflasi,” ujar Hestu.
Terkait akan dimasukannya Majalengka sebagai kota pencatatan inflasi, Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D. Mardiana menyatakan kesiapannya.
“Kita harus punya semangat. Jangan sampai kita justru menjadi beban nasional atau pusat menyumbang inflasi yang tinggi,” ungkap Tarsono kepada wartawan saat kunjungan studi banding TPID Ciayumajakuning ke TPID Champion Nusa Tenggara Barat.
Hal itu harus menjadi spirit untuk bisa menyuplai inflasi yang baik terhadap pembangunaan nasional dengan.
“Tentunya dengan kita mengendalikan. Sebenarnya inflasi itu seperti tensi darah. Jadi kita harus bisa mengontrol dengan stabil sesuai arahan di BI,” katanya.
Terkait hal itu wajib menjadi tugas TPID bersama Pemerintah Daerah Majalengka, tidak hanya permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Ini adalah kesadaran kita. Kalau ekonomi daerah kita ingin maju saya yakin dengan mengontrol terus inflasi semuanya akan berjalan dengan baik,” tandas Tarsono.(Andriyana)
Discussion about this post