KAB. CIREBON, (FC).- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon lambat dalam melakukan perbaikan jalan.
Ia pun mendorong DPUTR lebih awal mengajukan lelang proyek jalan dan SPK-nya disegerakan. Agar persoalan jalan, dalam hal pekerjaan fisik anggaran 2023 berupa perbaikan jalan bisa segera dilakukan.
“Karena jalan ini menjadi skala prioritas harusnya di anggaran perubahan tahun sekarang sudah menjadi skala prioritas pula,” kata Anton, Rabu (10/5).
Masalah jalan ini, lanjut dia, menjadi persoalan bersama, karena jalan menjadi kebutuhan atau pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia pun menilai, kenapa masyarakat resah dengan kondisi jalan yang semkin parah. Karena anggaran murni 2023 untuk perbaikan jalan lambat digelar.
Harusnya, kata dia, diajukannya lelang untuk kegiatan jalan dari awal tahun, paling tidak di bulan Februari 2023 lalu. Bahkan, sejak awal tahun pun pihaknya sudah mendorong DPUTR untuk melakukan hal itu. Namun masih saja lambat.
“Kita sudah minta star lelang untuk jalan itu masuk di Februari. Jadi Komisi III menilai dengan adanya keterlambatan dari DPUTR untuk mengajukan lelang, menjadikan gejolak masyarakat soal jalan semakin tinggi,” katanya.
Sebab, jika proses lelang dari awal, dan di bulan April sudah digelar, minimalnya mengurangi kondisi jalan yang rusak, hingga gejolak masyarakat.
Anton pun meminta agar eksekutif jangan pasrah menunggu anggaran 2024 untuk perbaikan jalan. Harusnya anggaran tersebut diprioritaskan mulai dari tahun sekarang. Di antaranya melalui anggaran murni dan perubahan 2023.
Minimalnya, kata dia, untuk anggaran pemeliharaan jalan di perubahan tahun ini ditambah menjadi Rp 10 miliar. Dan di luar itu, anggaran murni untuk jalan di tahun ini segara dilakukan.
“Jangan pasrah menunggu nanti anggaran 2024. Harus diawali dari perubahan tahun sekarang,” kata Anton.
Ia mengaku, untuk mengurangi jalan-jalan rusak, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon sudah berupaya tidak hanya mendorong dianggarkan dari APBD saja. Tetapi dari pemerintah provinsi, pusat hingga CSR perusahaan-perusahaan di daerah ini yang diarahkan untuk perbaikan jalan.
Bahkan, dari upaya pihaknya itu, tahun lalu baik dari anggaran Pemprov Jabar maupun APBN berupa DAK untuk jalan di daerahnya mendapatkan kegiatan di beberapa titik.
“Dan insya Allah tahun sekarang juga ada. Baik dari anggaran provinsi maupun DAK. Mudah-mudahan sudah dalam proses. Jadi harus dimulai dari sekarang, bukan pasrah nunggu angaran tahun depan ya,” kata Anton.
Adapun untuk anggaran dari CSR perusahaan, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi III melalui kunjungan-kunjungan kerjanya ke perusahaan-perusahaan sudah meminta dan mengarahkan agar CSR-nya diperuntukan dan diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Salah satu contoh di daerah timur sudah ada realisasinya.
Karena melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan, kita meminta agar CSR itu diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Mudah-mudahan itu terus berlanjut,” ungkapnya.
Upaya yang dilakukan Komisi III hingga ke perusahaan-perusahaan tersebut, dikarenakan lemah atau minimnya anggaran pemeliharaan jalan di tahun ini. Yakni hanya Rp 2,3 miliar.
“Makanya di anggaran perubahan harus ditambah minimalnya Rp 10 miliar,” kata Anton.
Seperti diketahui, statement Bupati Cirebon, H Imron ketika diwawancara live di salah satu televisi swasta terkesan pasrah, melihat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Karena alasannya keterbatasan anggaran. Tahun ini perbaikan jalan belum bisa maksimal. Namun dirinya meyakinkan di 2024 anggaran untuk jalan bisa lebih maksimal. (Suhanan)
