KOTA CIREBON, (FC).– Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tata kelola pemerintahan Kota Cirebon saat ini.
KNPI menyoroti adanya hambatan komunikasi dan koordinasi antara Walikota dan Wakil Walikota yang kian hari kian menjadi konsumsi publik dan akan berdampak pada hambatan akselerasi pembangunan.
Atas hal itu, KNPI meminta agar kepala daerah lebih mengutamakan dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta memperbaiki komunikasinya. Lebih utama, segera duduk satu meja untuk program dan visi Cirebon SETARA.
Hal ini disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana SH, dinamika di tingkat pimpinan daerah telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Alih-alih fokus pada penyelesaian masalah kerakyatan, energi pemerintah justru tersedot pada persoalan internal yang tidak produktif.
“Kami para pemuda di KNPI mengingatkan, bahwa jabatan yang diemban adalah amanah rakyat yang diraih melalui perjuangan bersama. Semangat membangun Kota Cirebon yang diusung saat awal menjabat seharusnya menjadi kompas utama, bukan ego sektoral atau kepentingan pribadi,” tegasnya, Kamis (7/5).
“Bagaimana mungkin persoalan kota bisa dibereskan jika pemimpinnya saja tidak saling berbicara (lost communication). Ketidakharmonisan ini, berdampak langsung pada birokrasi yang bingung dalam mengambil arah kebijakan (disorientasi),” imbuhnya.
Atas hal itu, KNPI mendesak pembagian tugas yang adil dan mengedepankan sinergi. Dan, kata Jaka, KNPI meminta agar Walikota dan Wakil Walikota melakukan rekonsiliasi demi kepentingan masyarakat.
“Dibutuhkan pembagian tugas yang jelas, adil, dan proporsional agar roda pemerintahan berjalan efektif dan percepatan pembangunan tidak terhenti,” paparnya.
Fokus pada percepatan pembangunan Kota Cirebon, lanjut Jaka, memiliki tantangan besar pasca-pandemi dan dinamika ekonomi regional. Masalah infrastruktur, sampah, pengangguran, dan pelayanan publik memerlukan tangan dingin pimpinan yang solid, bukan pimpinan yang sibuk dengan konflik internal.
“Kota Cirebon Mau Dibawa Ke Mana?”
Pertanyaan ini menjadi refleksi kritis dari pemuda. Jika koordinasi di level atas sudah macet, maka pembangunan di level akar rumput akan menjadi korban. KNPI Kota Cirebon menegaskan bahwa pemuda tidak akan tinggal diam melihat kota tercinta ini stagnan hanya karena kurangnya sinergi pemimpinnya,” ungkapnya.
Atas hal itu, pihaknya menuntut kepastian arah pembangunan. Pemuda butuh keteladanan, bukan tontonan ketidakserasian. “Segera beresin kota dengan kolaborasi, bukan dengan saling mengunci,” katanya.
Lebih lanjut, Jaka menegaskan, DPD KNPI Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan siap menjadi jembatan dialog demi terciptanya kondusivitas politik dan percepatan pembangunan di Kota Cirebon. (Agus)
Discussion about this post