INDRAMAYU, (FC).-Tingginya angka perceraian dan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking di Kabupaten Indramayu mendapat perhatian serius Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina.
Selly meminta pemerintah daerah untuk menurunkan persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Indramayu.
Selain itu, Kabupaten Indramayu juga sudah saatnya melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di sektor infrastruktur, melainkan juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).
“Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indramayu bahkan tergolong rendah di Jawa Barat,” kata Selly disela kunjungannya bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pendopo Indramayu, Selasa (23/11).
Persoalan tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan guna menghilangkan stigma-stigma negatif yang selama ini melekat di Kabupaten Indramayu.
Kedatangan anggota Anggota Komisi VIII DPR RI ini ke Kabupaten Indramayu dalam rangka memastikan program Kementerian Sosial (Kemensos) tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
“Kami berterimakasih sudah dilibatkan menjadi bagian dalam pengusulan, penyaluran, dan pengawasan yang tidak terpisahkan untuk program dari Kementerian Sosial,” ujar mantan Bupati Cirebon ini.
Selly juga bersyukur ada puluhan masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dalam waktu dekat akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.
Namun demikian, di hadapan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selly menilai anggaran untuk bantuan ini perlu ditingkatkan. Caranya dengan menurunkan jumlah penerima bantuan.
“Dengan mengurangi jumlah penerima, artinya, kalau jumlah penerimanya menurun, kesejahteraan masyarakat perlahan meningkat. Kalau jumlah penerimanya meningkat, berarti tidak meningkat kesejahteraannya,” ujarnya.
Mensos Beri Bantuan
Di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan program Kemensos yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu secara keseluruhan ada sebesar Rp 3.374.846.890.
“Bantuan ini diberikan kepada anak yatim yang ditinggalkan orang tua karena terpapar Covid-19 sebanyak 82 anak dengan jumlah bantuan Rp26.500.000.
Bantuan aksesibilitas atau alat bantu bagi 271 disabilitas dengan nominal bantuan mencapai Rp560.190.900, bantuan kebutuhan dasar bagi 337 orang dengan nominal Rp 298.590.640,” katanya.
Kemudian, bantuan kewirausahaan bagi 77 orang dengan total uang tunai Rp184.656.350, serta bantuan pengembang usaha bagi 2 KPM graduasi PKH sebanyak Rp 5.000.000.
“Ada juga bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 115 orang dengan total Rp2,3 miliar,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post