JPU Diduga Melakukan Rekayasa Hukum, Erdi Minta Terdakwa LT Dilepaskan

BANDUNG, (FC) Sidang lanjutan kasus penjualan aset milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yang beragendakan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh penasehat hukum para terdakwa WS, R alias P, LT dan A menyatakan, bahwa apabila para terdakwa dinyatakan bersalah maka pejabat yang berkaitan dengan penjualan mesin riool juga harus dinyatakan bersalah. Menurut para penasehat hukum kasus yang disangkakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak berdiri sendiri ada keterlibatan pimpinan WS dan LT sebagai ASN termasuk walikota sebagai pimpinan yang menandatangani Surat Pembentukan Panitia Penghapusan Aset dan Persetujuan Penghapusan Aset. Seperti yang diungkap Penasehat Hukum terdakwa LT, Erdi D Soemantri kliennya tidak akan melakukan seperti yang disangkakan JPU jika tidak ada perintah dari atasannya. Selaku ASN turut perintah pimpinan merupakan sebuah kewajiban karena akan menjadi prestasi bagi dirinya jika perintah pimpinan dilaksanakan sesuai arahan pimpinan. "Terdakwa LT melakukan pembongkaran karena adanya surat persetujuan walikota terkait barang milik daerah yang sudah rusak berat karena aus dan barang sudah dibongkar, hasil dari penjualan mesin pompa riool disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon ," ujar Erdi usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (14/3). Erdi menjelaskan, seluruh hasil penjualan mesin riool dilaporkan ke pimpinannya bahkan ketika pimpinan memerintahkan untuk memberikan dana apresiasi "diselesaikan secara adat" kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pun dilakukan. Meskipun hal tersebut menjadi bumerang baginya didakwa oleh JPU. "Uang hasil penjualan mesin riool seluruhnya dilaporkan kepada atasannya termasuk ketika ada permintaan dana apresiasi untuk pimpinan Kejaksaan Kota Cirebon terdakwa LT melaporkan kepada atasannya kemudian atasan terdakwa memerintahkan untuk diselesaikan secara adat," paparnya. Sepertinya, lanjut Erdi, JPU telah melakukan rekayasa hukum terhadap terdakwa LT. Hal tersebut terlihat dalam fakta persidangan terdapat 21 orang saksi fakta, tiga orang ahli yang keseluruhannya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan satu orang saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, akan tetapi JPU hanya mencantumkan satu orang keterangan ahli. "Yang 2 orang keterangan ahli lainnya tidak diakui oleh JPU. Oleh karenanya dapat dikatakan rekayasa serta upaya kriminalisasi oleh JPU terhadap terdakwa, dan lebih cenderung merupakan tindakan balas dendam atau sentimen pribadi," Dirinya berharap majelis hakim untuk mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan melepaskannya dari tuntutan JPU. Andaipun ada pertimbangan lain ia meminta majelis hakim membuat keputusan yang seadil-adilnya karena Ia yakin majelis hakim telah mengetahui dan memahami selama proses persidangan selama ini. "Harapan kami sebagai penasehat hukum, hakim melepaskan terdakwa dari tuntutan JPU. Apabila ada pertimbangan lain Kami meminta majelis hakim membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa LT," pungkasnya. (Bagja)

JPU Diduga Melakukan Rekayasa Hukum, Erdi Minta Terdakwa LT Dilepaskan

BacaJuga :

Baca Juga