SUMBER, (FC).- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon sepakat jika internet desa ditingkatkan. Hanya saja, selain harus dibicarakan dengan providernya, yakni ASTINet, untuk meningkatkan kecepatan internet tersebut terkendala anggaran.
Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana melalui Kabid Administrasi Pemerintahan dan Desa, Aditya Arif Maulana menyampaikan, kecepatan internet yang digunakan setiap desa adalah 3 Mbps Ia membantah jika kecepatannya hanya 2 Mbps seperti yang dikeluhkan pihak desa belum lama ini.
Menurut Adit, kecepatan 3 Mbps yang disediakan oleh provider ASTINet Telkom tersebut, peruntukannya memang hanya bagi perkantoran saja. Penggunaannya hanya untuk mengupload siskeudes, dokumen dan lainnya. “Akan jadi masalah ketika digunakan untuk intertainment, karena kapasitas yang diperlukan juga lebih besar,” ujar Adit, Senin (4/6).
Ia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan lemotnya internet desa. Selain penggunanya terbatas, kata dia, penyebab lainnya adalah spec laptop lama atau jadul juga berpengaruh pada kecepatan internet desa. Kendati demikian, kelebihan internet desa dari ASTINet adalah keamanan datanya terjamin karena menggunakan IP statik. “ASTINet sudah fiber optik, itu jaringan tercepat,” kata Adit.
Kalau penggunaannya ditambah dengan hiburan, game dan lainnya, maka pihak Pemdes harus memasang provider lain yang kecepatannya bisa mencapai 30 sampai 50 Mbps. Hanya saja, karena menggunakan IP dinamis, sehingga dipastikan banyak kelemahan. Bahkan, keamanam datanya juga tidak akan terjamin.
Disinggung kemungkinan penambahan kapasitas, Adit mengaku setuju dengan upaya tersebut. Namun untuk peningkatan kapasitas dari 3 Mbps hingga mencapai batas yang diinginkan, diungkapkan Adit, untuk realisasi upaya tersebut masih terkendala anggaran.
“Kalau Mbps ditambah ya harus ngobrol sama providernya.Kita juga ingin ada peningkatan dari 3 Mbps sampai berapa gitu, tapi kan terkendala anggaran juga,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, kemarin (30/6). Kegiatan tersebut digelar menyusul adanya keresahan aparat desa terkait pelaporan secara online yang kerap terkendala jaringan internet.
Wakil Ketua Komisi I, Diah Irwani Indriyaty mengatakan, jaringan internet yang digunakan desa-desa kerap mengalami kendala. Padahal, dengan internet mereka menginginkan sebaliknya, yakni kemudahan dalam penggunaannya dalam setiap pelaporan yang berbasis online. “Mereka mengalami kendala terkait jaringan internet ASTINet desa,” ujar Diah.
Program yang dianggarkan melalui keuangan daerah tersebut, kata dia, hasilnya belum maksimal. Karena keberadaan internet desa justru malah menghambat. Kondisi tersebut membuat aparat desa merasa terbebani karena harus mengeluarkan kocek sendiri untuk alokasi kuota.
“Mungkin penganggarannya akan berbeda ketika diserahkan langsung ke desa, bisa lebih efektif. Desa bisa berbuat lebih greget lagi. Asalkan akses internetnya itu diberikan kemudahan,” ucap Diah.
Namun yang terjadi saat ini, kata Diah, kecepatan internetnya lemah sekali karena penggunaannya dibatasi, hanya 2 Mbps sehingga menjadi lelet. “Apa yang diharapkan dari kecepatan 2 Mbps. Padahal, desa ini sudah diwajibkan untuk pelaporannya itu harus online,” terangnya.
Padahal, di era sekarang semua dituntut serba cepat yang membutuhkan dukungan penunjang yang memadai. Ia menyebut, program Siskeudes yakni aplikasi system keuangan desa yang sudah digulirkan BPKP itu, awalnya sebagai langkah untuk mempermudah pelaporan.
Sayangnya, program yang dikeluarkan tersebut tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. “Untuk login saja sangat susah. Diskominfo sendiri sampai kesusahan untuk memberikan kemudahan-kemudahan karena itu kewenangan dari BPKP,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu menerangkan, jaringan tersebut tidak bisa terakses oleh desa-desa se Kabupaten Cirebon, tapi hanya oleh 20 desa saja. Artinya, jangankan untuk skala desa se Kabupaten, untuk tiga kecamatan saja lemah.
“Tapi nyatanya jaringannya saja belum maksimal. Makanya kami komisi I merekomendasikan, bagaimana agar aplikasi itu bisa memberikan kemudahan. Memang ada alternatif yang ditawarkan dari aplikasi web ke aplikasi dekstop. Tapi itu, nanti malah dobel kerjaan lagi. Kita minta agar sarana penunjangnya diperbaiki dan kecepatan aksesnya ditambah,” ungkapnya. (Ghofar)
Discussion about this post