KUNINGAN, (FC).- Diskusi antara Jamparing Research dan kalangan jurnalis berlangsung dinamis menjelang rilis hasil survei satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani.
Forum itu turut menyoroti isu transparansi anggaran publikasi pemerintah daerah.
Kegiatan dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) dan digelar di RM Cibentang, Jalan Raya Cilowa-Kramatmulya, Rabu (11/2) siang.
Sejumlah jurnalis dari berbagai media hadir dalam forum tersebut.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan, Nunung Khazanah, juga ikut serta dan mengapresiasi inisiatif pertemuan tersebut sebagai ruang silaturahmi dan dialog terbuka.
Sekretaris Yayasan Jamparing Research, Engkos Kosim Abdullah, mengatakan pertemuan digelar bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional dan ditujukan untuk membangun komunikasi yang lebih cair dengan insan pers.
“Pertemuan ini silaturahmi. Momennya bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Kita ingin ngobrol santai dan terbuka dengan teman-teman jurnalis,” ujarnya saat membuka diskusi.
Dalam forum itu, peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson, mengungkapkan survei kepuasan publik atas satu tahun kepemimpinan Dian-Tuti telah rampung dilakukan.
Ia menyebut ratusan petugas lapangan dilibatkan dalam pengumpulan data langsung ke responden.
“Sekitar 200 orang turun langsung ke lapangan mendatangi responden. Walaupun bermodal sendiri, survei tetap kami jalankan dengan metode yang sama dan terukur,” kata Topic.
Menurutnya, hasil survei tersebut akan dirilis secara resmi pada Minggu mendatang.
Diskusi kemudian berkembang ke isu hubungan pemerintah daerah dan media, khususnya terkait pola komunikasi dan kebijakan publikasi.
Sejumlah jurnalis peserta FGD mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran publikasi di sejumlah perangkat daerah, termasuk di lingkup Setda dan Diskominfo.
Peserta forum menilai nomenklatur anggaran publikasi tercantum dalam dokumen resmi, namun realisasi kerja sama dengan media dinilai semakin minim.
“Anggaran publikasi secara nomenklatur ada. Tapi realisasi kemitraan medianya hampir tidak terlihat. Kalau efisiensi bisa dipahami, tapi transparansi penggunaan anggaran tetap perlu dijelaskan,” ungkap salah satu jurnalis dalam diskusi.
Selain itu, muncul pula sorotan terhadap kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih mengandalkan kanal media sosial dibandingkan media profesional dalam penyampaian informasi kegiatan pemerintahan.
Para peserta menekankan bahwa peran media tetap penting sebagai ruang verifikasi, klarifikasi, dan kontrol publik di tengah arus informasi digital yang semakin cepat.
FGD berlangsung hampir dua jam dengan pembahasan berbagai isu aktual di Kabupaten Kuningan.
Selain menjadi pengantar jelang rilis survei, forum tersebut juga menjadi ruang refleksi pentingnya keterbukaan informasi dan kemitraan sehat antara pemerintah daerah dan media dalam menjaga kepercayaan publik.(Angga)
Discussion about this post