KOTA CIREBON, (FC).- Dugaan adanya pemotongan bantuan sosial (Bansos) dari elemen BLT BBM, Bantuan Sembako dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kota Cirebon, dibantah oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon, Aria Dipahandi kepada FC Kamis (1/12) memastikan, penyaluran bansos yang diduga ada pemotongan, bukan di wilayah Administratif Kota Cirebon.
“Iya, walaupun dugaan ini (pemotongan bansos) tengah ditangani Polres Cirebon Kota, namun bukan di wilayah Admintratif Kota Cirebon. Saya tahu berita ini dari media,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota meliputi seluruh Kota Cirebon dan sebagian Kabupaten Cirebon. Untuk Kota Cirebon meliputi, Polsek Cirebon Selatan Timur, Polsek Cirebon Utara Barat, Polsek Kawasan Pelabuhan Cirebon, Polsek Lemahwungkuk, Polsek Kesambi. Kemudian sebagian Wilayah Kabupaten Cirebon meliputi, Polsek Kedawung, Polsek Gunungjati, Polsek kapetakan dan polsek Mundu.
Sampai saat ini, kata Aria, Dinas Sosial terus memonitor penyaluran untuk para penerima di Kota Cirebon. Dan prosesnya berjalan lancar. Yang disalurkan, sesuai dengan yang seharusnya diterima KPM.
“Di Kota Cirebon, kami memang ada fungsi monitoring. Dan selama penyaluran berjalan baik,” lanjutnya.
Namun demikian, ia mewanti-wanti, baik kepada para penerima maupun kepada para pendamping PKH, untuk melaporkan jika di lapangan ada hal-hal di luar ketentuan penyaluran bantuan.
“Bukan hanya polisi, kita juga menerima pengaduan. Jika ada hal-hal mencurigakan,” ujar dia.
Ditanya mengenai data penerima, dijelaskan Aria, penyaluran bansos yang terdiri dari BLT BBM, bantuan sembako dan PKH ini, murni kewenangan Kemensos yang telah menunjuk PT Pos. Sehingga data yang digunakan pun langsung dari Kemensos RI.
“Data ril juga kita belum punya. Kita minta ke PT Pos belum diberikan, menunggu penyaluran selesai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Polres Cirebon Kota merespons informasi dugaan pungutan liar (pungli) ataupun pemotongan pada proses penyaluran bansos di Cirebon.
Kapolres Cirebon Kota AKBP M Fahri Siregar, Senin (28/11) lalu ikut turun melakukan peninjauan bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina ke sejumlah titik penyaluran bantuan.
“Dari hasil pengecekan dan penyelidikan, memang ada data yang masih belum sesuai dengan penyaluran. Namun apakah ini kelalaian, administratif, atau kesengajaan. Sehingga menjadi perbuatan melanggar hukum. Hari ini masih kami selidiki. Kami sudah menginstruksikan tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tegasnya. (Agus)
Discussion about this post