“Siapa Ayu kan orang sudah tahu, dia hanya seorang kader belum terpilih. Bahkan di tengah masyarakat rekomendasinya sejauh dipertanyakan. Kok, muncul diundangan seperti itu. Ada apa dengan Ono yang memposisikan Ayu sejajar dengan kepala daerah lain. Kalau memang rekomendasi sudah ada tunjukan ke masyarakat Kabupaten Cirebon atau paling tidak ke anggota DPRD?” ungkapnya.
Selain itu, tambah Lian, dirinya mendengar saat pembahasan Tata Tertib Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mitra kerja komisi yang didalamnya diatur soal pengisian kekosongan bupati dan wakil bupati dilakukan di pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon akhir minggu lalu.
“Memangnya gedung DPRD sudah pindah ke pendopo, sudah menjadi pekerjaan anggota DPRD untuk melakukan rapat-rapat, tapi tempatnya sudah disediakan yaitu di gedung DPRD, bukannya di rumah dinas bupati, ini kan tindakan salah kaparah yang dilakukan oknum,” tegasnya.
Dirinya menilai, demokrasi yang dibangun oleh oknum PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon ini sudah tidak baik. Semua dilakukan serba dipaksakan, seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, baik di partai maupun di DPRD Kabupaten Cirebon.
“PDI Perjuangan akan dinilai bagus ketika kader – kadernya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang sangat terlihat sekali proses pengisian kekosongan wakil bupati Cirebon ini dipaksakan oleh oknum kader PDI Perjuangan, padahal proses penetapan wakil bupati belum dilakukan di DPRD Kabupaten Cirebon,” tuturnya.
Dirinnya berharap, DPP PDI Perjuangan untuk mengambil sikap soal oknum kader PDI Perjuangan yang terlalu ngotot memprioritaskan nama Ayu untuk menjadi Wakil Bupati Cirebon sebelum terjadinya proses politik di DPRD Kabupaten Cirebon.
“Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk pengisian kekosongan Wakil Bupati Cirebon belum dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Hormatilah tugas dan fungsi mereka, siapupun yang nanti menjadi wakil harus kita terima,” pungkasnya. (F-01)
Discussion about this post