“Mereka semua bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan program keluarga berencana. Selain itu bertujuan meningkatkan pembinaan kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi, mendekatkan pelayanan kepada akseptor keluarga berencana yang berada di pedesaan, serta membantu menyebarluaskan gagasan keluarga berencana melalui kampung keluarga berencana, sehingga dapat membantu terwujudnya akseptor keluarga berencana yang lestari,” kata Imron.
Di tempat yang sama, Kepala DPPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan, para PPKBD ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk bagaimana mereka ikut mengendalikan penduduk supaya masyarakat mau ikut KB. “Jumlah PPKBD di wilayahnya mencapai 2.700 orang dari 412 desa,” katanya.
Eni mengungkapkan, hingga saat ini target masyarakat untuk ikut KB sudah tercapai, karena mereka (PPKBD) memberikan konseling, penyuluhan dari jangka pendek ke jangka panjang untuk progrm KB.
“Jadi mereka ini melakukan penyuluhan agar masyarakat mau ber KB, yang tadinya mengunakan pil, kondom agar mau ke Intrauterine device (IUD), Implan dan Metoda Operasi Wanita (MOW). Bahkan kalau misalkan istrinya bermasalah dan ada gangguan kesehatan jadi suaminya yang ikut KB dengan metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP),” katanya.
Ia menjelaskan, para PPKBD ini tugasnya banyak, seperti penanganan stunting dan pendampingan, baik calon pengantin dan ibu hamil maupun pascapersalinan dan duta balita. Namun, mereka banyak kendala karena jarak di beberapa desa begitu jauh ketika melakukan penyuluhan KB.
“Mereka curhat minta ada sepeda, karena untuk alat transportasi ketika ke rumah warga yang jauh. Serta minta HP karena pendampingan keluarga harus dimasukan kedalam aplikasi, karena HP mereka pada jadul, sehingga mereka minta punya HP sendiri khusus untuk aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil),” katanya. (Ghofar)
Discussion about this post