KAB. CIREBON, (FC).- Bupati Cirebon, H Imron mengukuhkan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Kabupaten Cirebon di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kelurahan/Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Senin (17/10).
Imron mengatakan, dengan adanya FPK Kabupaten Cirebon ini semoga bisa membantu tercapainya visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman.
“Mereka ini nantinya lebih banyak berperan dalam meningkatkan harmonisasi seluruh kelompok warga Cirebon dalam keragaman bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan ekonominya khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon,” katanya.
Ia berharap anggota FPK dapat membina diri, sikap dan tindak warga kelompoknya dalam bermasyarakat di lingkungannya sendiri dan cipta toleransi terhadap perbedaan yang ada pada masing-masing kelompok warga.
“Untuk itu program kerja FPK ke dalam diharapkan dapat menciptakan lembaga yang solid, personal yang berkemampuan profesional, dan sistem kerja yang efektif dan efisien, dalam koridor pelaksanaan 4 pilar MPR RI yaitu Pacasila, UUD 1945, NKRI DAN Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.
Lebih lanjut, Imron mengatakan FPK juga memiliki program ke luar, yakni dapat mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat dimulai dari kelompoknya sendiri untuk menciptakan kesadaran berbaur, berkehidupan gotong royong dan bernegara dalam lingkup NKRI yang menegakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa.
“Mereka memiliki sasaran kelompok utamanya adalah pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang kelak akan menerima warisan nilai-niai Pancasila dari generasi masa kini. Dengan tambahnya lembaga FPK yang turut menunjang program pemerintah Kabupaten Cirebon, diharapkan daerah lebih meningkat lagi kemajuannya melebihi daerah lainnya,” kata Imron.
Sementara itu Ketua FPK Kabupaten Cirebon, Halim Falatehan mengatakan, pihaknya memiliki program sesuai dengan tugasnya yakni membuat harmonis masyarakat di Kabupaten Cirebon
Menurutnya dengan berbagai latar belakang, jangan sampai layar belakang seperti suku, rasa, adat dan bahasa dan agama jangan samoai menghalangi keharmonisan hidup.
“Kalau sudah harmonis warganya terus kita membanguan pemerintahan dalam segi pembangunan. Serta memberikan sosialisasi kepada mayarakat jangan jadikan alat untuk berbeda, tidak ikut berpartisipasi kepada pemerintahan. Karena sayogyannya kita menganut Pancasila, ini merupakan dasar kita bekerja,” singkatnya. (Ghofar)
Discussion about this post