KAB. CIREBON, (FC).- Jumlah warga miskin ekstrem di kabupaten Cirebon mencapai 81.900 orang, dengan lama sekolah rata-rata hanya sampai lulusan SD.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk bisa mengatasinya melalui penetapan arah kebijakan program strategis.
Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengatakan, butuh kolaborasi lintas sektor untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Menyelesaikan kemiskinan ini tidak hanya tugas dinas sosial saja, tapi ini lebih ke multi sektor, semuanya harus bergerak,” ungkapnya
Hal tersebut disampaikannya Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon saat menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Waruduwur, Minggu (24/9).
Wargan miskin ekstrem tersebut di antaranya ada janda yang tinggal sendiri, kemudian disabilitas, dan ODGJ. Mereka jumlahnya cukup banyak.
Pihaknya tengah melakukan pendataan warga yang tergolong miskin ekstrem berdasarkan klasifikasi untuk penanganan bantuan agar lebih tepat sasaran
“Bantuan ini kita pilih pilah terkait dengan usia. Kalau sudah tidak produktif seperti difabel, ODGJ dan Lansia ini kita dorong dengan permakanannya, dorong dengan sembakonya,” kata Ayu.
Bagi yang masih usia produktif, akan didorong dengan pelatihan oleh Disnaker sesuai dengan bakat minatnya hingga bisa diterima bekerja di perusahaan.
“Kita ini rata-rata lama sekolah baru di angka 7,4 tahun. Jadi masyarakat kabupaten Cirebon ini masih banyak yang hanya lulusan SD. Oleh karenanya kita bantu supaya nanti ikut Kejar Paket. A, B, C. Kita dorong supaya nanti mereka bekerja,” ungkap Wabup Ayu.
Wabup Cirebon mengatakan, kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga dalam rangka turut membantu penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program dari pusat.
“Karena menyelesaikan masalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan stunting ini tidak bisa kita selesaikan sendiri karena keterbatasan anggaran APBD kita,” ungkap Ayu.
Dari total APBD Kabupaten Cirebon, tidak kurang dari 55 persennya dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung pegawai. Sisanya 45 persen untuk pembangunan.
“Nah itu akan sangat sulit sekali terkait dengan program-program kalau hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, beliau-beliau hadir disini, di kabupaten Cirebon dengan membawa program-program agar masyarakat kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi,” pungkas Ayu dalam pertemuan dengan para nelayan Waruduwur.
Salah satu program bantuan dari KKP adalah bantuan Unit Pengolahan Ikan (UPI).
Program ini melibatkan ibu-ibu membuat olahan ikan menjadi aneka produk UMKM yang bisa menambah penghasilan keluarga, khususnya nelayan.
“Untuk nelayan saya paham sekali karena nelayan ini tidak melulu bisa melaut mendapatkan penghasilan. Terkadang ada 3 bulan tidak melaut. Nah ini yang harus kita bantu bagaimana caranya dalam 3 bulan kosong ini bisa kita berdayakan,” kata Ayu.(Andriyana)
Discussion about this post