CIREBON, (FC).- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, demokrasi tengah mengalami kemunduran, terutama menyangkut kebebasan berbicara.
AHY menyebut rakyat saat ini takut berbicara karena khawatir ‘diserang’ balik.
“Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elite dan golongan menengah, juga enggan bicara, karena khawatir bakal ‘diserang’ secara membabi buta,” kata AHY dalam pidato politiknya yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Partai Demokrat dan sejumlah TV Nasional, Jumat malam (15/7).
Di Cirebon sendiri, digelar nonton bareng pidato AHY yang diinisiasi Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (Kang Hero). Di sebuah cafe di Kabupaten Cirebon, dihadiri pengurus DPC setempat dan sejumlah kadernya.
AHY mengatakan, pihaknya ingin kembali menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia, yang 7 bulan lagi Pemilu akan digelar. Rakyat akan memilih para pemimpinnya baik presiden dan wakil presiden maupun para wakil rakyat di DPR dan DPD.
“Kita berharap rakyat tidak salah pilih karena akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun berikutnya, tema pidato politik saya ini adalah agenda perubahan, lengkapnya agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.
Tema ini untuk merespon pandangan publik tentang isu perubahan yang dikenal Partai Demokrat sampaikan. Pihaknya mendengarkan pandangan baik dari yang setuju dengan perubahan maupun yang tidak setuju, setelah mencatat sejak 2 tahun lalu saya.
“Saudara-saudara kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan, perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada, tentu tidak demikian kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan. Kita lanjutkan dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa,” tegasnya.
Sejak Indonesia merdeka tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, harus dipertahankan.
Adapun yang belum baik tentu harus dievaluasi dan diperbaiki, inilah elemen kesinambungan dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi dengan pemikiran kepada rakyat Indonesia yang pihaknya pandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan presiden Jokowi.
Dikatakan AHY, Rakyat Indonesia dan Kader Demokrat dalam melakukan agenda perubahan diantaranya, pertama studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir.
Kedua permasalahan serius yang dirasakan rakyat, dan ketiga keinginan serta harapan rakyat yang kami jumpai di seluruh tanah air.
“Untuk itu guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan Demokrat maka pertama-tama kami akan soroti keadaan saat ini apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi selanjutnya kami juga akan menyampaikan solusi yang kami tawarkan paling tidak ada lima Cluster permasalahan bangsa,” cetusnya.
Pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kedua sumber daya manusia dan lingkungan hidup, ketiga hukum dan keadilan, keempat demokrasi dan kebebasan rakyat dan kelima tata negara dan etika pemerintahan.
“Saudara-saudara sekalian saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai paling penting yaitu Cluster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat meskipun ada capaian tetapi harus kita akui secara jujur sembilan tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemagnetan dan bahkan kemunduran serius pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7% juga dan kesejahteraan rakyat, terpukul daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat, sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah yang roket justru utang kita baik utang pemerintah maupun BUMN lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19,” katanya lagi.
Argumentasi seperti ini dirinya nilai hanya separuh benar, faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan.
Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar negeri bersama kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga dalam menentukan Prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.
Slit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan mengalami tekanan, seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya.
Dirinya berpendapat pemerintah tidak sensitif pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius.
Menurutnya sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat.
Utamanya para petani nelayan Kaum Buruh dan golongan lemah lainnya, subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar, untuk melayani pupuk untuk petani. Harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran saat ini memang ada pupuk subsidi tapi petani mengeluhkan dua kali dengan akumulasi kenaikan 11% saja.
Mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri, perangkat desa dan pensiunan dinaikkan setiap tahunnya, karena jika dikaitkan inflasi gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan, ini jelas tidak adil kebijakan Ini mesti diubah dan diperbaiki.
“Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat,” katanya.
Dengan anggaran yang cukup, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus diturunkan, cegah PHK besar-besaran.
Dan demi keadilan kontrol dan batasi Tenaga Kerja Asing ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota.
Sementara itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi, maka perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan presiden SBY.
Program-program itu antara lain BLT, BLSM, BPJS bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, Raskin dan lainnya, dengan kebijakan yang berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat tersebut.
“Kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6%. Bahkan lebih tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat bukan segelintir kelompok saja. Karena dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat. Agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh kalau ekonomi tumbuh penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.
alah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi kita harus menggalakan dan meningkatkan investasi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas serta penerimaan pajak yang lebih besar untuk itu iklim investasi harus terus diperbaiki termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi kami tahu pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional tapi Demokrat Mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing terlalu dominannya modal asing apalagi tidak disertai dengan kuatnya yang terlalu besar.
“Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang pemerintah. Tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan akibat utang roket ruang fiskal sempit permaret 2023 utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun, “ungkapnya.
Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utama mencapai 400-an Triliun Rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga belum cicilan pokoknya, bayangkan bisa jadi apa bunga utama 8 juta unit UMKM yang diberdayakan jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan konsekuensi yang harus ditanggung bersama.
Akibat utang yang kelewat besar pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%, faktanya kemampuan fiskal untuk membayar hutang rendah dan membebani APBN. Untuk itu batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang infrastruktur.
“Memang penting karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pedesaan.
Pertama pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Kedua pastikan pembiayaan tersedia baik dari APBN maupun non APBN,” tandasnya. (Agus)
Discussion about this post