KUNINGAN, (FC).- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi teknis pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan monitoring tahapan uji kompetensi teknis berupa penulisan makalah dan wawancara yang digelar di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/4). Kegiatan itu diikuti 67 peserta yang merupakan pejabat eselon III.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan.
Dian mengatakan, saat ini terdapat empat jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, yakni Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Menurut dia, jumlah kekosongan jabatan akan bertambah dalam waktu dekat seiring adanya pejabat yang memasuki masa pensiun. Bahkan, dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan puluhan posisi eselon II memerlukan pengisian.
“Proses ini harus transparan, tidak ada pengkondisian. Saya sendiri belum mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun dari uji kompetensi teknis. Semua murni berdasarkan hasil yang objektif,” tegasnya.
Ia menilai, para peserta yang mengikuti tahapan saat ini telah melalui seleksi administratif yang ketat sehingga memiliki kapasitas awal untuk bersaing secara sehat.
Dian juga menekankan pentingnya menghadirkan pejabat berkinerja tinggi yang tidak hanya mempertahankan posisi, tetapi mampu berinovasi dan menciptakan terobosan baru.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjaga status quo,” ujarnya.
Ia berharap, melalui seleksi berbasis kompetensi yang transparan tersebut, pemerintah daerah dapat melahirkan figur pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Pemkab Kuningan menargetkan proses seleksi ini menghadirkan energi baru dalam birokrasi sehingga kinerja pemerintahan semakin responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Angga)
Discussion about this post