KUNINGAN, (FC).- Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Toto Suharto, di Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Rabu (25/2), berlangsung dinamis.
Sejumlah warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam forum yang juga dihadiri Sekretaris DPD PAN Kuningan Ade Abdul Ja’far Sidiq itu, warga menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya melibatkan pelaku usaha kecil di desa.
“MBG ini katanya untuk rakyat, tapi yang jalan malah para bos. Tidak berimbang. Yang kecil-kecil tidak kebagian,” ungkap salah seorang warga dalam sesi dialog.
Selain MBG, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi ekonomi yang dirasakan semakin sulit. Mereka berharap program-program pemerintah benar-benar mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Persoalan BPJS PBI turut mengemuka. Sejumlah warga mengaku kepesertaannya terblokir atau tidak aktif, sehingga menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan. Warga meminta adanya solusi konkret agar data kepesertaan bisa diperbaiki dan bantuan kesehatan tetap dapat dinikmati masyarakat kurang mampu.
Tak hanya itu, aspirasi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa juga disampaikan. Warga berharap ada dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu pengelolaan sampah di tingkat desa.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Toto Suharto mengakui bahwa program MBG memang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
“MBG ini memang pro kontra. Tapi sebenarnya Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program ini untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep besar MBG terintegrasi dengan penguatan ekonomi desa, termasuk melalui Koperasi Desa (Kopdes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Menurutnya, Kopdes dapat menyediakan kebutuhan seperti gas elpiji, bahan makanan, hingga pupuk dengan semangat pemberdayaan.
Terkait usulan TPS, Toto meminta pemerintah desa segera menyiapkan proposal yang jelas agar dapat dikawal dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi. Sementara untuk persoalan BPJS PBI, ia meminta data warga terdampak segera dihimpun agar dapat dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Toto menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan di tingkat provinsi.
“Semua aspirasi akan kami catat dan kawal sesuai tupoksi kami di provinsi,” tegasnya.(Angga)
Discussion about this post