KAB.CIREBON, (FC).- Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, menindaklanjuti keluhan Pemerintah Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, terkait dampak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 terhadap alokasi Dana Desa (DD).
Kuwu Gumulung Tonggoh, Agus Saefudin, mengatakan kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya ruang fiskal desa untuk menjalankan sejumlah program pembangunan.
Sebagian alokasi Dana Desa, menurutnya, terserap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga program pemberdayaan melalui BUMDes ikut terdampak.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, kami harus menyesuaikan kembali program desa. Salah satunya pengembangan usaha peternakan ayam petelur melalui BUMDes yang saat ini baru sebatas pembangunan kandang,” ujar Agus, Selasa (24/2).
Ia menjelaskan, pihak desa telah membangun kandang berkapasitas 1.000 ekor ayam petelur. Namun, hingga kini belum dapat melakukan pengadaan bibit ayam karena keterbatasan anggaran.
Agus mengapresiasi kunjungan Rokhmin Dahuri yang dinilai membawa solusi atas kendala tersebut. Berdasarkan komunikasi awal, rencananya akan diberikan bantuan sekitar 600 ekor ayam petelur untuk mendukung operasional BUMDes.
“Alhamdulillah, Pak Rokhmin merespons keluhan kami dan siap membantu agar kandang yang sudah dibangun bisa segera dimanfaatkan,” katanya.
Sementara itu, Rokhmin Dahuri menyampaikan saat ini masih terdapat program bantuan berupa 600 ekor ayam petelur lengkap dengan kandang serta dukungan pakan gratis selama tiga bulan.
Menurutnya, dalam kurun waktu tersebut diharapkan usaha sudah mulai menghasilkan, sehingga kebutuhan pakan selanjutnya dapat ditopang dari perputaran hasil usaha.
“Kami akan turunkan tim untuk meninjau lokasi kandang milik BUMDes. Ada persyaratan dan proses yang harus dipenuhi sebelum bantuan direalisasikan,” ujarnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa serta membuka peluang usaha produktif bagi masyarakat setempat. (Nawawi)
Discussion about this post