MAJALENGKA ,(FC),- Program sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disorot oleh wakil rakyat Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna.
Ia menilai program tersebut belum sepenuhnya menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan karena kurangnya koordinasi antara pelaksana dan perwakilan daerah.
Ateng meminta agar PLN membuka ruang kolaborasi dengan anggota DPR dari daerah pemilihan setempat agar bantuan tepat sasaran.
“Masyarakat sering mengadu ke kami bahwa mereka belum mendapat sambungan listrik gratis, padahal mereka masuk kategori tidak mampu. Ini karena pendataan sering tidak melibatkan kami di daerah,” ujar Ateng, Kamis (24/7).
Menurutnya, PLN perlu menjalin komunikasi aktif dengan wakil rakyat di daerah agar proses survei dan penetapan lokasi benar-benar menyasar masyarakat miskin yang belum teraliri listrik.
“Jangan sampai bantuan ini salah sasaran. Ini program negara yang dananya dari APBN, bukan dana CSR PLN. Jadi harus ada tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Ateng juga mendorong Unit Induk Distribusi (UID) dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) di daerah untuk lebih responsif membuka akses data dan berdiskusi bersama DPR. Ia menegaskan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh keakuratan data dan kemauan untuk bekerja sama demi rakyat.
Menurut dia, program sambungan listrik gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses energi bagi seluruh warga negara, khususnya keluarga kurang mampu yang belum teraliri listrik secara permanen.
“Kami hanya ingin memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa menikmati listrik, karena listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan dasar,” jelas Ateng. (Munadi)
Discussion about this post