KUNINGAN, (FC).- Anggota Dewan Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat. Berawal dari permintaan kenaikan tunjangan rumah dan transportasi di tahun 2021, telah memicu perdebatan di masyarakat.
Usulan permintaan ini sontak mendapat reaksi penolakan banyak pihak, mengingat pandemi Covid-19 telah membuat banyak orang hidup lebih susah. Mereka dianggap telah kehilangan empati dan akal sehat.
Penggerak dan aktivis sosial, Ikhsan Marzuki, mengaku sedih dan malu dengan perilaku wakil rakyat seperti itu.
Diingatkannya, jangan sampai harga diri anggota dewan jatuh dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Capaian kinerja anggota dewan sendiri belum menampakkan hasil, keinginan pribadi sudah dikedepankan.
“Sering saya katakan, tugas yang jauh lebih esensi dari Anggota Dewan adalah menangkap keresahan yang berkembang di masyarakat. Itu yang harusnya diperjuangkan. Bukan justru memperjuangkan keresahan dari keinginan pribadi. Janganlah ungkapan berjuang demi rakyat hanya menjadi janji-janji manis saat kampanye. Ini justru akan merugikan anggota dewan secara keseluruhan,” ujar Ikhsan. Rabu (21/4).
Ikhsan menilai, permintaan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi oleh DPRD Kabupaten Kuningan menjadi ironi ketika kita tahu bahwa Pemerintah Daerah Kuningan sedang berupaya mencari tambahan pemasukan untuk pembangunan sekaligus penuntasan penanganan pandemi Covid-19 di daerahnya.
“Janganlah wakil rakyat justru mempertontonkan sikap-sikap yang kontradiksi, paradoks, berlawanan dengan kondisi riil kehidupan masyarakat dan akal sehat. Di tengah upaya Pemerintah Daerah merelokasi anggaran untuk pembangunan dan penuntasan penanganan pandemi Covid-19, anggota DPRD-nya justru memberikan beban tambahan dengan meminta kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi,” ujar Ikhsan yang juga Inisiator Gerakan KITA.
Ikhsan menegaskan, apa yang disampaikan oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama menyikapi permintaan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi oleh anggota dewan, sudah tepat.
Bupati Kuningan sudah menegaskan tidak bisa memenuhi permintaan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kuningan. Bupati sudah menegaskan bahwa pihaknya lebih fokus menyelesaikan refocusing anggaran.
Jika saja anggota DPRD mau berfikir jernih, masih Ikhsan, sudah pasti mereka tidak akan mendahulukan untuk membahas kenaikan tunjangan yang sifatnya kepentingan pribadi.
Pembahasan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk saat ini sangat tidak tepat dengan timing dan suasana kebatinan masyarakatnya.
“Pengajuan kenaikan tunjangan ini kan artinya memberikan tambahan beban kepada pemerintah daerah dengan menambah alokasi untuk tunjangan, sekaligus mengurangi jatah untuk pembangunan daerah,” jelas Ikhsan.
Ikhsan juga menilai usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD saat ini, sama sekali belum didukung oleh kinerja DPRD itu sendiri.
Padahal menurut dia, landasan etis untuk mendukung kenaikan gaji atau tunjangan itu ada pada rakyat, di mana jika DPRD sudah bekerja bagi rakyat, maka mereka pantas diapresiasi melalui kenaikan gaji atau tunjangan.
“Sesungguhnya kesejahteraan anggota dewan sangat tergantung dari mereka sendiri. Sikap hidup yang lebih mendahukukan keinginan daripada kebutuhan, akan membuat mereka merasa kurang terus, berapapun yang akan mereka dapatkan,” ungkap Ikhsan.
Ikhsan bahkan mengatakan, alih-alih meminta kenaikan tunjangan, justru anggaran yang ada di lembaga legislatif kalau perlu dipangkas dan dialokasikan untuk penangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sebagaimana dilakukan anggota legislatif di banyak negara.
“Ini momentum untuk menunjukkan bahwa DPRD merupakan representasi dari rakyat yang mengalami kesulitan. Sekaligus untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa posisi mereka sebagai anggota dewan sama sekali bukan sebagai mata pencaharian semata, tapi benar-benar menjadi alat perjuangan bagi kemaslahatan rakyatnya,” tegas Ikhsan.. (Ali)
Discussion about this post