KAB. CIREBON, (FC).- Kondisi jalan rusak, kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif, hingga penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran mendominasi aspirasi masyarakat dalam Reses III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka saat kegiatan reses yang berlangsung di tiga desa, yakni Desa Hulubalang, Kecamatan Pabuaran, Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, dan Desa Cipejeh, Kecamatan Lemahabang.
Menurut Nana Kencanawati, reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Reses kali ini dilaksanakan di tiga titik, yaitu Desa Hulubalang, Desa Karangwangi, dan Desa Cipejeh. Banyak aspirasi yang kami terima dari masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga. Jalan desa maupun jalan penghubung antarwilayah yang rusak dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kelancaran perekonomian.
Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Tak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif sehingga menghambat akses pelayanan kesehatan.
“Tujuan reses memang untuk mendengar, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Infrastruktur, bantuan sosial, hingga BPJS menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke DPRD Kabupaten Cirebon untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku agar dapat ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi terkait.
“Seluruh aspirasi akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang. Harapannya, persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera memperoleh solusi,” ujarnya.
Nana menambahkan, reses bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional anggota legislatif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui reses, kami juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Suhanan)
Discussion about this post